Berita
Oleh mandra pradipta pada hari Minggu, 23 Sep 2018 - 09:05:39 WIB
Bagikan Berita ini :

Tommy Soeharto Kritik Pemerataan Ekonomi Jokowi

29tommymonas.jpg
Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto menghadiri deklarasi kampanye damai di Lapanan Monas, Jakarta, Minggu (23/9/2018) (Sumber foto : mandra pradipta-teropongsenayan.com)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto mengritik pemerataan ekonomi di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Menurut dia, pemerataan tersebut masih kurang terasa.

Hal tersebut, kata dia, ditandai masih banyak rakyat yang masih sengsara dan pemasukan negara tidak signifikan.

"Pemerataannya yang kurang," kata Tommy di sela menghadiri deklarasi kampanye damai di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Minggu (23/9/2018).

Pada bagian lain, Tommy mengharapkan, dengan adanya deklarasi kampanye damai ini, Pemilu 2019 bisa berjalan aman tanpa ada gesekan apapun.

Dia pun mengharapkan semua pihak bisa menciptakan Pemilu yang jujur dan adil, tanpa kecurangan apapun.

"Kita harus mendukung semuanya, bahwa kampanye ini harus membuat program-program yang positif untuk rakyat, bangsa dan negara bukan malah mencari kejelekan dan kesalahan orang lain," ujarnya. (plt)

tag: #tommy-soeharto  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DD BERBAGI
advertisement
HUT RI M HAEKAL 2026
advertisement
HUT RI SOKSI 2026
advertisement
HUT RI H. IWAN D ARAS 2026
advertisement
HUT RI BAMBANG PATIJAYA
advertisement
HUT RI A NAJIB 2026
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Patrice Sebut Banyak Kader Partai Lain Ingin Gabung Hanura

Oleh Sahlan Ake
pada hari Rabu, 02 Sep 2026
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Task Force Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura Patrice Rio Capella mengungkapkan, banyak kader partai lain mulai melirik Hanura. Namun, pihaknya belum mau ...
Berita

SEMMI Jakarta Raya Pertanyakan Dasar Putusan Hakim PA Jakpus, Kasus Apa?

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) — Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 85/Pdt.G/2025/PA.JP menjadi perhatian publik, khususnya terkait objek harta yang disebut berstatus Sertifikat Hak Milik ...