JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Perum Bulog dan Kementerian Perdagangan sempat terlibat polemik soal impor beras. Namun, kisruh tersebut tidak terjadi antara Bulog dan Kementerian Pertanian (Kementan).
Menurut anggota Komisi IV DPR Darori Wonodipuro, Bulog dan Kementan sudah selaras dalam penyampaian data soal penting tidaknya impor beras di waktu mendatang.
"Kita (Komisi IV) kan partnernya Bulog dan Kementan, dan beras itu sumbernya hanya satu yaitu petani. Saya bekas Dirjen jadi janganlah seperti itu, mestinya setingkat eselon I yang terkait (Bulog, Kementan, Kemendag-red) duduk bertemu, dan masing-masing mengajukan data," ujar Darori kepada TeropongSenayan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (3/10/2018).
Kementan, sambung Darori, menyatakan penghitungan impor beras ukurannya hasil panen petani, yang saat ini justru mengalami surplus.
"Saya sih meyakini dua instansi ini (Bulog-Kementan) tampaknya sejalan," imbuhnya.
Sedangkan Kemendag, kata Darori menjelaskan, sumber datanya dari statistik.
"Statistik itu dari mana sumbernya? Mestinya kan sama. Jadi Bulog nyatakan itu saya kira ada kebenarannya juga. Contoh, di Dieng Banjarnegara Dapil saya, (waktu itu) panen kentang, tapi kok tahu-tahu harga kentang turun?," paparnya.
"Terus saya protes ke Kementan, kemudian Kementan dan saya turun ke pasar induk. Di sana (ternyata) kita temukan kentang luar negeri dari Cina dan Pakistan, itu semua impor," ujarnya.
Darori melanjutkan, ia sempat bertanya kepada pedagang pasar induk soal persediaan kentang. Awalnya, tutur dia, pedagang hanya menjawa cuma ada sedikit.
"(Ketika kita pancing) Nah kita butuhnya banyak nih karena buat bibit. Oh ada pak, 11 kontainer di Cikarang belum turun. Nah ketahuan kan akhirnya," ucap dia menceritakan dialog saat dirinya mengecek kentang di pasar induk.
"Nah, kita juga lihat petani saat ini masih jadi objek, terus mau sampai kapan seperti ini? Kita ingin lihat petani (Indonesia maju)," tegasnya.
Diketahui, perseteruan ini muncul setelah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Oke Nurwan, menyebutkan Badan Urusan Logistik (Bulog) meminta perpanjangan perizinan impor beras sebanyak 440 ribu ton.
Perpanjangan izin impor tersebut diminta karena negara pengekspor, yaitu India dan Pakistan tengah menghadapi cuaca buruk sehingga mengganggu pengapalan beras.
Permintaan impor ini ditandatangani Direktur Utama Bulog, Budi Waseso, tertanggal 18 Juli 2018, dengan nomor B 932/II/DU000/07/2018. Keputusan untuk impor beras ini juga berdasarkan rapat koordinasi pada Agustus 2018.
Namun, Budi Waseso membantah mengajukan izin impor beras ke Kementerian Perdagangan. Ia menegaskan impor beras tidak perlu dilakukan karena produksi petani lokal mampu memenuhi kebutuhan nasional.
"Tapi faktanya tidak ada impor baru, saya tidak pernah minta izin impor baru. Saya hanya memperpanjang karena surat itu sudah kedaluwarsa," ucap Buwas, panggilan akrab Budi Waseso, di Kantor Bulog, Jakarta Selatan, Rabu (19/9/2018) lalu.
Dia juga memastikan tidak akan ada impor beras hingga akhir 2018, karena menurutnya stok beras di Bulog saat ini masih lebih dari cukup untuk konsumsi dalam negeri.
"Hari ini ada yang menyampaikan kalau Bulog itu harus impor, dia tidak mengerti. Ironisnya, ini mantan orang Bulog. Jangan jadi pengkhianat bangsa ini, darimana perhitungan itu?" ujarnya.
Merespons sikap Buwas yang menolak impor beras, Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, kembali menegaskan bahwa kebijakan impor beras berdasarkan hasil rapat koordinasi. Namun, ia tidak mempermasalahkan jika Buwas menolak kebijakan tersebut.
"Iya enggak apa-apa (tidak impor), jangan diperpanjang izinnya. Loh ya terserah, yang pasti rapat kordinasi memutuskan jumlah total itu 2 juta, itu keputusan rakor bukan keputusan saya, Bulog juga ada di situ," ujar Enggartiasto saat kunjungan ke Gudang Gakoptindo di Jakarta Barat, Rabu (19/9/2018) lalu.(yn)
