JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Hotel Antero di Cikarang, Bekasi soal suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.
"Sejak siang ini dilakukan penggeledahan di Hotel Antero Cikarang terkait dengan PT MSU," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis (18/10/2018).
PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) merupakan anak usaha PT Lippo Cikarang Tbk.
KPK sebelumnya total telah menggeledah di 10 lokasi di Tangerang dan Bekasi sejak Rabu (17/10/2018) sampai Kamis (18/10/2018) pagi terkait kasus tersebut.
"Setelah lakukan penggeledahan di lima lokasi sejak Rabu siang sampai tengah malam tadi, penyidik melanjutkan kegiatan tersebut di lima tempat lain hingga pagi ini," ucap Febri.
Lima tempat itu antara lain apartemen Trivium Terrace, rumah petinggi Lippo Group James Riady, kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, dan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi.
KPK pada Rabu (17/10) juga menggeledah di lima lokasi, yaitu kantor Bupati Bekasi, rumah pribadi Bupati Bekasi, kantor Lippo Group di gedung Matahari Tower Tangerang, rumah tersangka Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, dan kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi.
"Sejauh ini disita dokumen terkait perizinan oleh Lippo ke Pemkab, catatan keuangan, dan barang bukti elektronik seperti komputer dan lain-lain," ungkap Febri.
KPK total telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus itu, yaitu konsultan Lippo Group masing-masing Taryudi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), pegawai Lippo Group Henry Jasmen (HJ).
Selanjutnya, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin (J), Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor (SMN), dan Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati (DT), Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro (BS), Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin (NNY), dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi (NR).
Diduga Bupati Bekasi dan kawan-kawan menerima hadiah atau janji dari pengusaha terkait pengurusan Perizinan Proyek Pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.
Pemberian suap itu diduga terkait sejumlah izin yang sedang diurus pemilik proyek seluas total 774 hektare yang dibagi ke dalam tiga fase/tahap, yaitu fase pertama 84,6 hektare, fase kedua 252,6 hektare, dan fase ketiga 101,5 hektare.
"Pemberian dalam perkara ini, diduga sebagai bagian dari komitmen "fee" fase proyek pertama dan bukan pemberian yang pertama dari total komitmen Rp13 miliar, melalui sejumlah dinas, yaitu: Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Damkar, dan DPM-PPT," ungkap Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Senin (15/10) malam.
KPK menduga realisasi pemberiaan sampai saat ini adalah sekitar Rp7 miliar melalui beberapa kepala dinas, yaitu pemberian pada April, Mei, dan Juni 2018.
Ia menyatakan keterkaitan sejumlah dinas dalam proses perizinan karena proyek tersebut cukup kompleks, yakni memiliki rencana pembangunan apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit hingga tempat pendidikan.
"Sehingga dibutuhkan banyak perizinan, di antaranya rekomendasi penanggulangan kebakaran, amdal, banjir, tempat sampah, hingga lahan makam," kata Syarif.(yn/ant)
