Berita
Oleh Ferdiansyah pada hari Kamis, 01 Nov 2018 - 14:32:44 WIB
Bagikan Berita ini :

Kasus Meikarta, KPK: Enggak Mungkin Uang Suap dari Kantong Pribadi

98alexander-marwata2.jpg
Alexander Marwata (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSNEAYAN)--Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki asal-usul uang suap perizinan proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Waki Ketua KPK Alexander Marwata menduga, kecil kemungkinan uang haram tersebut keluar dari kantong pribadi karyawan Lippo, yaitu Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro.

"Rasa-rasanya kalau untuk perusahaan enggak mungkin kan keluar dari kantong pribadi," kata Alexander di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (1/11/2018).

KPK telah melakukan pendalaman asal-usul uang suap tersebut, dengan menggali keterangan dari CEO Lippo Group, James Riady.

Alexander menegaskan, dalam kasus Meikarta suap kepada birokrasi tentu bertujuan mencari keuntungan untuk perusahaan. Sehingga, perlu didalami apakah dana itu dari Lippo Group sebagai induk pelaksana proyek atau dari mana.

"Ketika pengurus menyuap, izin kan keluar. Izinnya kan bukan buat orang itu, untuk korporasi dong," ujar dia.(yn)

tag: #kpk  #proyek-meikarta  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DD BERBAGI
advertisement
HUT RI M HAEKAL 2026
advertisement
HUT RI SOKSI 2026
advertisement
HUT RI H. IWAN D ARAS 2026
advertisement
HUT RI BAMBANG PATIJAYA
advertisement
HUT RI A NAJIB 2026
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Patrice Sebut Banyak Kader Partai Lain Ingin Gabung Hanura

Oleh Sahlan Ake
pada hari Rabu, 02 Sep 2026
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Task Force Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura Patrice Rio Capella mengungkapkan, banyak kader partai lain mulai melirik Hanura. Namun, pihaknya belum mau ...
Berita

SEMMI Jakarta Raya Pertanyakan Dasar Putusan Hakim PA Jakpus, Kasus Apa?

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) — Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 85/Pdt.G/2025/PA.JP menjadi perhatian publik, khususnya terkait objek harta yang disebut berstatus Sertifikat Hak Milik ...