JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Kasus penangkapan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan oleh polisi, terkesan syarat dengan kepentingan politik di balik tindakan itu.

"Kita harus percaya bahwa penegakan hukum di negeri ini tidak akan lebih baik selama aparat dan pejabatnya masih "kotor" dan berorientasi kekuasaan," kata pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris dalam serangkaian akun twitternya @sy_haris, Minggu (3/5/2015).

Dalam akunnya, guru besar riset itu mengaku heran dengan ulah polri. "Saya tidak habis pikir kenapa Pimpinan Polri tidak menghitung risiko dicibir dan dicaci publik ketika kasus-kasus kadaluwarsa dihidupkan kembali," katanya.

Syamsuddin jug tidak habis pikir, kenapa Pimpinan Polri cenderung mengabaikan citra buruk dan negatif polisi akibat kriminalisasi yang dilakukan.

"Apakah karena Pimpinan Polri memandang masyarakat kita masih bodoh dan bisa dibodohi seperti era Orde Baru? Atau karena syahwat kekuasaan belaka?," ungkapnya lagi.

Menurutnya, terlepas dari kasus-kasus konflik KPK-Polri, sudah waktunya dipikirkan, apakah kedudukan Polri langsung di bawah Presiden sudah tepat.

"Saya berpendapat, ke depan Polri mestinya ditempatkan di bawah salah satu kementerian seperti berlaku di banyak negara," terang Syamsuddin.

Seperti halnya TNI yang berada di bawah kementerian pertahanan, lanjut Syamsuddin, ke depan Polri harus berada di bawah salah satu kementerian yang ada.

Pilihan lain, sambungnya, Polri berada di bawah Kementerian Keamanan, kementerian baru yang sengaja dibentuk untuk membawahi Polri. "Apabila kedudukan Polri tidak diubah, saya khawatir Polri akan "besar kepala" sehingga tindak kriminalisasi seperti dialami KPK akan berulang," imbuhnya. (ss)