Berita
Oleh Sahlan Ake pada hari Jumat, 08 Mei 2015 - 16:17:16 WIB
Bagikan Berita ini :

Efendi Simbolon Sebut Jokowi-JK Hanya Pikirkan Untung Rugi

82Effendi Simbolon.jpg
Politisi PDI Perjuangan Effen di Simbolon (Sumber foto : teropongsenayan.com)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Fraksi PDI Perjuangan Efendi Simbolon menyebut Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) hanya memikirkan untung rugi dalam memimpin Indonesia.

"Presiden dan Wakil Presiden kita orang yang berlatar belakang pedagang makanya dia hanya memikirkan untung rugi saja," kata Efendi dalam diskusi di Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (8/5/2015).

Efendi memberi contoh di bidang energi dan ekonomi pemerintahan yang dianggapnya tidak memikirkan rakyat. "Mana pemimpin kita yang katanya pro rakyat? Pemimpin kita hanya mementingkan pemodal," katanya.

Menurut Anggota Komisi I DPR ini, keberpihakan Jokowi-JK terhadap pemodal terlihat dari bagaimana arogansinya pemerintah melepas harga Bahan Bakar Minyak (BBM) ke harga pasar.

"Ini kan sudah tidak benar. Pemimpin kita bukan lagi mementingkan rakyat tapi sudah menganut oligarki," kata Efendi.

Kenapa pengelolaan energi kita menganut oligarki, bukan oleh kekuatan pemerintah yang mengelola langsung energi sendiri. "Pemerintah kita masih bergantung pada penguasa Indonesia, yaitu para pemodal besar dari luar negeri," ujarnya. (al)

tag: #pengelolaan energi  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DD BERBAGI
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Telkom Akselerasi Program Streamlining, Pastikan Portofolio TelkomGroup Fokus pada Bisnis Inti

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 12 Okt 2026
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menegaskan komitmennya untuk mengakselerasi program penyederhanaan (streamlining) entitas anak usaha di lingkungan TelkomGroup. ...
Berita

Doli Kurnia Siap Ungkap Fakta di Balik Polemik Pasal Cawapres 2024

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengaku memiliki dokumen dan rekaman video terkait polemik dugaan penyelundupan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan ...