JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Dewan Pakar IMI (Indonesia Maju Institute) Lukman Edy angkat suara soal MS Kaban yang meminta sidang umum MPR untuk mengadili Presiden Jokowi. Ia menilai MS Kaban pura-pura bodoh atau sengaja membodohi.

"Pertama, MS Kaban pura-pura bodoh dan pura-pura tidak paham Konstitusi. Padahal beliau itu pelaku amandemen UUD NRI 1945. Beliau dulu adalah anggota DPR dari Partai Bulan Bintang (PBB), partai yang kadernya banyak ahli tata negara, sebut saja Prof Yusril Ihza Mahendra, dan Prof Hamdan Zoelva mantan Ketua MK. Jadi tidak mungkin kalau MS Kaban tidak paham dengan proses pemberhentian seorang presiden seperti yang diatur dalam pasal 7A dan 7B UUD NRI 1945. Beliau memang sedang memainkan peran pura-pura bodohnya," kata Lukman kepada wartawan, Rabu (21/7/2021).

Kedua, kata ia, MS Kaban sedang membodoh-bodohi rakyat dengan cerita bohongnya soal kemungkinan sidang istimewa MPR untuk impeachment Presiden Jokowi, apalagi dengan alasan soal penanganan covid 19. "Padahal kita semua bisa menyaksikan bagaimana seriusnya Presiden Jokowi mengatasi Pandemi ini," kata ia.

Sementara, soal kesehatan masyarakat dan soal menjaga pertumbuhan ekonomi di kerjakan serius dan sistimatis walaupun tantangan juga besar.

"Tantangan bukan hanya untuk Indonesia saja tapi juga global. Pandemi ini bukan hanya menyerang Indonesia tetapi juga Dunia," kata ia.

"Presiden Jokowi dan Tim Pananganan covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional berusaha keras agar pandemi covid tidak membesar seperti negara-nagara lain, dan itu berhasil," tambahnya.

Lukman juga menilai, Indonesia relatif jauh lebih kecil korbanya dibanding negara lain, baik itu gelombang 1 maupun gelombang ke 2. Begitu juga pertumbuhan ekonomi tetap terjaga positif diatas nol %, bandingkan dengan negara lain yang jauh terseok dengan pertumbuhan minus.

"Melihat apresiasi masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi mengatasi pandemi melalui beberapa survey yang dominan positif dan melihat peta politik di Senayan, jelas MS Kaban juga memainkan peran membodohi rakyat, sekaligus memprovokasi dengan fake and false information," kata ia.

Dari berbagai survey, kata ia, lebih dari 60% masyarakat masih puas dengan Kinerja Presiden menangani covid. Politik senayan juga, presiden masih didukung mayoritas fraksi di DPR.

"Yang suka nyinyir kan cuma tinggal PKS dan Partai Demokrat. Sementara fraksi lainnya masih memberikan dukungan penuh kepada Presiden Jokowi. Bahkan faktanya hampir tidak ada kebijakan Presiden yang ditolak Senayan. Politiknya, Presiden kuat di Senayan," tandasnya.