JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Pemilu 2024 akan berlangsung dimasa transisi RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) 2005-2025 menyongsong penyusunan RPJPN 2025-2045 menuju Indonesia Emas 2045 atau 100 Tahun Indonesia Merdeka. Pemilu 2024 merupakan Pemilu ke 5 di era reformasi dan terakhir pada tahapan pembangunan 20 tahunan pertama era reformasi.

Dalam Pemilu sebagai pesta demokrasi, sewajarnya dipengaruhi oleh kemauan politik rakyat memiliki kepemimpinan bangsa yang kuat dan efektif memecahkan masalah-masalah aktual bangsa.

Dalam rangka itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional SOKSI Ali Wongso menyampaikan, sangat perlu evaluasi atau refleksi yang rasional kritis dan komprehensif tentang berbagai agenda reformasi selama 20 tahun lebih Reformasi "98, seperti menghapus KKN, menegakkan supremasi hukum, otonomi seluas-luasnya dengan demokratisasi politik, dan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa.

"Evaluasi itu dimaksudkan tentu bukan untuk memasalahkan masalah apalagi jika lebih mencari siapa-siapa yang salah, tetapi untuk menggali gagasan solusi alternatif terhadap akar masalah penyebab jalannya agenda-agenda reformasi itu tidak sesuai harapan rakyat," kata Ali Wongso kepada wartawan di kawasan Epicentrum Jakarta, Senin (5/12/2022) dalam rangka menyongsong Munas XI SOKSI pada tanggal 9 -11 Desember minggu ini di Pekanbaru Riau.

Menjawab apakah Munas SOKSI akan menginisiasi evaluasi reformasi itu, politisi senior Partai Golkar itu mengatakan, Panitia Pengarah Munas sudah mengakomodirnya dan diharapkan Munas XI SOKSI akan menyumbangkan gagasan solutif yang aplikabel. Yang seterusnya akan SOKSI berikan sebagai usul masukan pertimbangan kebijakan strategis kepada Bapak Presiden dan DPP Partai Golkar sebagai penyalur aspirasi SOKSI.

"Hal ini sangat strategis dan urgent, karena keberhasilan agenda pemberantasan korupsi atau KKN, penegakan supremasi hukum dan demokratisasi itu sangat dibutuhkan oleh bangsa ini sejak lama, tetapi kenyataan pasca 20 tahun lebih reformasi ‘98 masih jauh dari harapan rakyat, bahkan menurut sebahagian kalangan, tidak lebih baik jika dibandingkan dengan KKN dimasa sebelum reformasi," katanya.

Berbagai issu strategis lainnya, kata ia, seperti kajian ulang UUD 1945 pasca amandemen empat kali, keadilan ekonomi, dan melemahnya ketahanan ideologi bangsa juga amat penting seiring hasil survey oleh LSI. Dimana potensi penolakan terhadap Pancasila telah meningkat dari 5,6% pada tahun 2012 menjadi 12,5 % pada tahun 2022 ini.

"Tentu ini adalah alarm potensi ancaman ‘bom waktu’ bagi eksistensi NKRI kedepan, jika tidak diantisipasi dan direspons cepat, kuat dan efektif melalui Pendidikan kebangsaan yang sistemik dan masif serta berbagai program efektif lainnya," tegasnya.

Ali Wongso menambahkan, selain ormas yang sejarahnya komit mengawal Pancasila dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, SOKSI juga adalah pendukung Presiden Jokowi sejak 17 Mei 2014 dimana Pendiri SOKSI, Pak Suhardiman mengarahkan kami menggerakkan SOKSI proaktif memenangkan Bapak Jokowi pada Pilpres 2014 dan selanjutnya turut memenangkannya pada Pilpres 2019 bersama Partai Golkar.

"Jadi kami selain percaya dan berharap, juga berkepentingan agar selain respons terhadap berbagai issu strategis, juga pelaksanaan agenda-agenda reformasi yang sangat dibutuhkan rakyat namun sementara belum optimal, akan menjadi optimal ditangan kepemimpinan nasional Presiden Jokowi sebagai Presiden kelima diera reformasi," katanya.

SOKSI berharap pada waktunya kelak Presiden Jokowi, akan terkenang dihati rakyat dengan legacy monumental baik secara fisik seperti infrastruktur yang luar biasa dan IKN merupakan simbol momentum pembangunan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Maupun secara non fisik berupa revolusi mental yang sudah beliau canangkan pada 2014 lalu untuk mengembalikan nilai-nilai budaya tangguh berbasis ideologi Pancasila, meluruskan arah reformasi menuju Indonesia Emas 2045.

Lalu, kata ia, tentang korelasi Pemilu 2024 sebagai pesta demokrasi dengan berbagai agenda reformasi yang masih sangat jauh dari harapan rakyat sementara inim Ketua Umum Ormas Pendiri Golkar itu mengatakan, Pemilu 2024 harus bisa didorong oleh segenap elemen bangsa menjadi suatu momentum kelahiran kepemimpinan bangsa yang kuat, efektif, dan terpercaya.

"Dengan berbagai gagasan dan program yang aplikabel untuk memecahkan masalah-masalah bangsa antara lain meningkatkan pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif, penegakan supremasi hukum yang memastikan hukum tidak terpengaruh oleh kekuasaan dan uang, meningkatkan ekonomi bangsa yang berkeadilan, menghadirkan negara dalam Pendidikan Pancasila bagi seluruh masyarakat, demokratisasi yang makin substansial, dan lain sebagainya yang akan membawa Indonesia semakin maju ditengah arus tantangan global yang makin besar," paparnya.

SOKSI berharap kepada semua pihak yang berkontestasi dalam Pemilu 2024, terutama pada Pilpres 2024 akan meninggalkan pendekatan-pendekatan sempit seperti politik transaksional, politik identitas, tetapi dengan beradu track record disertai adu gagasan dan adu program yang mengakselerasi pembangunan nasional. "Sebagai pengamalan Pancasila dengan berorientasi pemecahan masalah-masalah bangsa menuju Indonesia Emas 2045," kata Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar itu.