JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Eskalasi politik nasional yang kian memanas jelang pengumuman dan penetapan hasil Pemilu Serentak 2019 pada 22 Mei direspon cepat oleh Pemprov DKI.
Melalui Dinas Kesehatan, Pemprov DKI Jakarta ikut mengantisipasi unjuk rasa yabg akan digelardi Gedung KPU di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat.
Demikian bunyi surat edaran yang dikeluarkanKepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Widyastuti melalui suratnyabernomor 52/SE/2019, yang dikeluarkan pada Kamis (17/5/2019).
Surat edaran tersebut ditujukan kepada seluruh direktur rumah sakit di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
Berikut isi surat edaran Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Widyastuti:
1. Mempersiapkan rumah sakit untuk menerima pasien rujukan terkait kegiatan tersebut di atas.
2. Pembiayaan pasien dengan skema pembiayaan BPJS Kesehatan, bila tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan dapat ditagihkan kepada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
3. Setiap rumah sakit membuat laporan kegiatan secara online dan manual.
Sebelumnya, beredar kabar tentang rencanaaksi pada 21-22 Mei 2019. Kawasan di sekitar KPU diprediski akan dipenuhi lautanmassauntuk menggelar buka bersama hingga tarawih di depan KPU.
Sementara aparat kepolisian sebelumnya mengeluarkan himbauan agar warga tak perlu ikut terkait aksi 22 Mei di Jakarta. Polri mengimbau agar warga tak berkumpul di satu titik karena bisa saja dimanfaatkan pihak tak bertanggung jawab.
Imbauan itu juga dikeluarkan terkait penangkapan 29 orang yang kini menjadi tersangka kasus dugaan terorisme. Polisi menduga ada rencana teror saat aksi 22 Mei.
"Merencanakan aksi amaliah atau aksi teror dengan menyerang kerumunan massa pada tanggal 22 Mei dengan menggunakan bom," kata Kadiv Humas Polri Irjen M Iqbal di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan (17/5).
Dari para terduga teroris yang ditangkap itu, polisi menyita 5 bom rakitan, 4 pisau lempar, dan 2 busur panah. Iqbal menyebut kelompok ini menolak sistem demokrasi karena tidak sesuai dengan paham mereka.
"Kelompok ini memang memanfaatkan momentum pesta demokrasi, karena bagi kelompok ini demokrasi paham yang tidak sealiran dengan mereka," ucap Iqbal. (Alf)
