Berita
Oleh Alfian Risfil pada hari Kamis, 23 Mei 2019 - 00:27:09 WIB
Bagikan Berita ini :

Pengguna WhatsApp dan Medsos Kalangkabut, Kebijakan Pemerintah Rugikan Ekonomi Masyarakat

tscom_news_photo_1558546029.jpeg
Ilustrasi (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Hari ini, Rabu (22/5/2019), pengguna media sosial alias medsos dan aplikasi messenger WhatsApp dibikin kalang kabut karena secara mendadak pemerintah melakukan pemblokiran.Mereka ramai-ramai berkeluh kesah karena tak bisa lagi berkomunikasi secara normal.

Hal ini terpotret melalui media sosial Twitter, seperti dilihat TeropongSenayan, Rabu (22/5/2019) malam.

"Halo..kenapa? Saya tidak bisa menggunakan WhatsApp. Facebook, dan Instagram juga," kata salah seorang pengguna di Twitter.

Sebelumnya, masyarakat resah dan bertanya-tanya apa penyebabnya. Sebab mereka kesulitan dalam mengakses medsos sejak Rabu (22/5) siang.

Diketahui, siangtadi, Menko Polhukam Wiranto bersama Menkominfo Rudiantara, mengumumkan bahwa pemerintah memblokade sementara akses medsos agar masyarakat tidak menyebarkan konten-konten yang provokatif terkait kerusuhan yang terjadi di Tanah Abang dan Petamburan, pada Rabu (22/5/2019) dini hari.

Merespon hal ini, Pengamat Ekonomi Haryadin Mahardika mengatakan, pemblokiran akses medsos ini merupakan pertama kali dilakukan dalam sejarah Indonesia modern.

Menurut Haryadin, pemerintah seharusnya peka bahwa bisnis perekonomian yang menggunakan medsos saat ini sedang giat-giatnya dijalankan masyarakat.

"Sebaiknya pemerintah harus mempertimbangkan kembali kebijakan itu. Pemerintah perlu mempertimbangkan aspek lain yang juga penting, yaitu fakta bahwa medsos saat ini juga merupakan alat bantu bisnis dan perekonomian masyarakat yang sangat penting," kata Haryadin.

Padahal umumnya pemblokiran akses medsos dilakukan oleh negara yang memiliki reputasi kurang baik di bidang HAM dan demokrasi.

Haryadin mengatakan, pemerintah harus sadar bahwa dalam menjaga stabilitas negara, sisi ekonomi memegang peranan penting dibanding sisi politik. Sehingga pemerintah harus mengambil langkah yang bijak.

"Pemerintah tidak boleh mengorbankan stabilitas ekonomi demi menjaga stabilitas politik, dalam hal melakukan blokade medsos," tutup Haryadin. (Alf)

tag: #kemenkominfo  #wiranto  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
BANK DKI JACKONE
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DREAL PROPERTY
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Audiensi Masyarakat Tangerang, Yorrys Berjanji Bantu Penyelesaian PIK 2

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 25 Nov 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai menerima perwakilan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) hari ini. Dalam audiensi itu, Apdesi menyampaikan aspirasi ...
Berita

Puan: Guru Pahlawan Penjaga Nyala Pelita Masa Depan Bangsa

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua DPR RI Puan Maharani berharap peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2024 menjadi momen peningkatan kualitas pendidikan di Tanah Air. Ia mengatakan guru merupakan garda ...