Berita
Oleh Sahlan Ake pada hari Rabu, 19 Jun 2019 - 14:36:57 WIB
Bagikan Berita ini :

Menhan Tolak Usulan Wajib Militer

tscom_news_photo_1560929817.jpg
ryamizard ryacudu (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Menteri Pertahanan Republik IndonesiaRyamizard Ryacudu tidak setuju dengan adanya usulan penerapan wajib militer (wamil). Pasalnya, menurut dia wajib militer tak mudah dilaksanakan.

Oleh karena itu, pihaknyamasih akan fokus pada penerapan bela negara yakni dengan menanamkan jiwa dan pemikiran sesuai dengan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ke benak masyarakat dan khususnya pada aparat militer.

"Tidak mudah itu ya (wajib militer). Itu salah satu wacana dari anak bangsa boleh-boleh saja. Tapi dari Kemenhan belum memikirkan itu dulu," kata Ryamizard di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/6/2019).

Ia pun berpendapat di masa depan perang yang akan terjadi adalah perang pola pikir. Menurutnya, pemikiran Pancasila akan tertantang dengan perubahan zaman yang semakin pesat. Oleh karenanya, menjaga pola pikir menjadi lebih penting dari pada penerapan wamil.

"Ke depan perang kita adalah perangmindset, mengubah pola pikir. Untuk itu ya biar tidak diubah-ubah Pancasila harus dipatrikan ke setiap warga negara ya. Untuk itu yang harus kita lakukan. Ini saja belum selesai," tuturnya.

Sebelumnya,Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) atas Laporan KeuanganKementerian Pertahananuntuk Tahun 2018 kepada Menhan Ryamizard Ryacudu, Senin 17 Juni lalu.

Dalam penyerahan laporan itu, Anggota I BPK, Agung Firman Sampurna menyampaikan apresiasi terhadap pencapaian Kemenhan. Dia juga mengusulkan agar ada peningkatan pada Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yaitu penerapan wajib militer (wamil). (ahm)

tag: #bpk  #kementerian-pertahanan  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
IDUL FITRI 2024
advertisement
IDUL FITRI 2024 MOHAMAD HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2024 ABDUL WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2024 AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI 2024 ADIES KADIR
advertisement
Berita Lainnya
Berita

MK Jamin Tak Ada Deadlock saat Pengambilan Keputusan Sengketa Pilpres

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 18 Apr 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Mahkamah Konstitusi (MK) menjamin tidak akan ada deadlock dalam pengambilan putusan sengketa Pilpres 2024. Saat ini, Hakim Konstitusi masih melaksanakan rapat ...
Berita

Pemprov DKI Jakarta Apresiasi Bank DKI Penyumbang Dividen Terbesar

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Pemprov DKI Jakarta melalui Kepala Badan BP BUMD Provinsi DKI Jakarta, Nasruddin Djoko Surjono menyampaikan apresiasi atas kontribusi Bank DKI sebagai Badan Usaha Milik ...