JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Mencuatnya wacana perekrutan personel Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari TNI mendapat respon dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI).

Gubernur Lemhannas Budi Susilo Soepandji mengatakan, selama perekrutan diminta pemerintah tidak masalah. Dan pemerintah bisa kapan saja meminta bantukan kepada TNI. (Baca: Mantan Ketua DPD Usulkan Penyidik KPK dari Unsur TNI‎)

"Namun, saya tidak tahu apa yang dimaksud dengan membantu KPK. Karena saya belum melihat dokumen persisnya. Yang pasti, dalam UU TNI disebutkan, bahwa jika dibutuhkan TNI boleh membantu pemerintah," kata Budi kepada TeropongSenayan di Jakarta, Sabtu (16/5/2015) .

Menurut Budi, membantu pemerintah bisa berarti luas dan dapat menyangkut banyak hal. Asalkan terkait pengelolaan sumber daya nasional. (Baca: Pengamat: Sama Saja Mengadu Domba TNI dengan Polri)

Bantuan tersebut, terang dia, di antaranya bisa berupa pendidikan, bantuan hukum, proses penyidikan dan lain-lain.

"Prinsipnya kalau itu diminta oleh keputusan politik negara tidak apa-apa dan termasuk mekanisme biasa. Namun, kalau untuk membantu KPK, tentu harus melalui sebuah proses," ujar Budi.

Selain itu, tambah Budi, sebagaimana prosedur yang diatur dalam undang-undang, pemerintah juga harus meminta persetujuan Panglima TNI terlebih dahulu. (Baca: Fahri: KPK Minta Penyidik ke TNI, Itu Kesesatan Berfikir)

"Sampai hari ini, saya belum ketemu langsung dengan Panglima TNI bagaimana menerjemahkan membantu pemerintah di dalam menyelesaikan permasalahan yang terkait sumber daya nasional," tandasnya.

Sebelumnya, Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi membenarkan permintaan dukungan kepada personil TNI. Menurutnya, dukungan TNI terhadap KPK dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja lembaga antirasuah itu, selain juga mempererat hubungan antara KPK dan TNI.(yn)