JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- DPR RI turut mengkritisi rencana Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) mengimpor rektor dari luar negeri.

Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah mengatakan, urgensi mendatangkan rektor asing harus jelas. Ia pun memberikan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh rektor asing bila nantinya kebijakan tersebut tetap diberlakukan.

"Yang penting bagi kami adalah urgensinya apa dalam mendatangkan rektor asing tersebut. Jadi kami tidak mengatakan menolak atau tidak menolak, tapi urgensinya harus jelas," kata Ferdi di Jakarta, Rabu (7/8/2019).

Menurut Politisi Golkar ini, rektor asing yang datang harus memnuhi sejumlah kriteria. Kriteria pertama, harus memberikan manfaat bagi dunia pendidikan.

"Melakukan transfer pengetahuan kepada perguruan tinggi di Indonesia," tuturnya.

Kriteria kedua, lanjut Ferdi, kompetensi yang dimiliki rektor asing harus diakui oleh dunia internasional dan memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan perguruan tinggi Indonesia.

"Harus lolos penelitian khususBadan Intelejen Nasional (BIN) dan Polri terkait latar belakang dan ingerasi, sehingga tidak meloloskan calon rektor asing yang latar belakangnya kurang baik" jelasnya.

Selanjutnya yang penting menurut ferdi adalah batas waktu dan target yang ingin dicapai dari rencana mendatangkan rektor dari luar negeri itu sendiri.

"Harus ada batas waktu, yakni jangan lebih dari 5 tahun dalam memegang jabatan rektor di Indonesia. Pemerintah juga harus membuat sasaran yang ingin dicapai, harus jelas urgensinya," jelasnya seraya mengatakan pemerintah juga harus melakukan pemantauan atau evaluasi terus menerus.

Terakhir, apabila menggunakan APBN maka harus didiskusikan dengan DPR RI. "Kemenristekdikti tidak pernah membahas secara khusus tentang rencana mendatangkan rektor asing ini. Seharusnya jika mereka serius mendatangkan rektor asing, tanpa diundang mereka harus proaktif datang ke kami, karena itu menggunakan APBN," tutupnya. (ahm)