JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Ketua Umum DPP Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI), Letjen TNI Purn Rais Abin, mengatakan pihaknya telah membekukan kepengurusan Pemuda Panca Marga (PPM) di bawah Abraham Lunggana.

Salah satu penyebab LVRI membekukan kepengurusan Abraham Lunggana alias Haji Lulung, karena LVRI menilai PPM telah dijadikan kendaraan oleh sebagian pengurusnya untuk tujuan politik praktis.

“Sama seperti LVRI, anggota PPM dilarang melakukan politik praktis. Sikap politik LVRI dan PPM sama dengan mengusung propolitik kenegaraan,” kata dia melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (9/9/2019).

Tak berhenti di situ, karena menganggap Haji Lulung lepas kendali, LVRI pun melaporkannya kepada Menhan RI dan Kepala Staf Angkatan Darat.

"Agar tak dilibatkan dalam kegiatan teritorial sebelum dilakukan pembenahan oleh LVRI," tegas mantan Panglima Perdamaian Perserikatan Bangsa Bangsa itu.

Dengan begitu, maka PPM tetap berada di bawah naungan veteran, sebagai titipan keluhuran pada generasi penerus, yakni anak-anak biologis para veteran.

‘’Panca Marga adalah Kode Paling Luhur bagi veteran, karena itu harus dikembalikan kepada tujuan awalnya, meneruskan jiwa veteran sebagai pejuang,’’ ujarnya lagi.

Selain membekukan PPM Haji Lulung, Rais juga menyatakan pihaknya telah membentuk menggelar munaslub dan menetapkan Berto Izaak Doko sebagai ketua.

Berto sendiri yang merupakan cucu pahlawan nasional Izaak Huru (IH) Doko, mendapat dukungan penuh dari utusan 24 provinsi yang hadir di Munaslub yang baru saja digelar.

Senada dengan Rais, Wakil Ketua Umum DPP LVRI, Mayjen TNI (Purn) Saiful Sulun, menilai Pengurus PPM di bawah kepemimpinan Abraham Lunggana gagal melaksanakan tugasnya.

Ya, Lulung dinilai Saiful tidak bisa menerjemahkan kebijakan DPP LVRI selaku induk organisasi. Seperti tidak mampu mengembalikan PPM kepada naungan LVRI.

PPM Haji Lulung juga tidak melakukan validasi anggota karena disinyalir saat ini banyak sekali anggota PPM yang berasal bukan dari anak-anak biologis veteran.

“PPM juga dibawa ke dalam politik praktis jelas tidak sesuai dengan marwah LVRI yang mengutamakan politik kebangsaan bukan politik praktis,” tegasnya. (ahm)