JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-- Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziah dianggap tidak mempunyai terobosan dan inovasi program kerja pada Kementerian Tenaga Kerja yang dia pimpin. Oleh karenanya bakal sulit mewujudkan Indonesia menjadi negara yang maju, mandiri, berdaulat dan berkepribadian berdasarkan gotong royong.

"Kalau ada terobosan baru yang dibawa ke kita (DPR). Itu kita mungkin bisa bersemangat lah," kata Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Daulay di Komisi IX DPR, Kamis (7/11/2019).

Diketahui, pada rapat kerja pertama, Ida mengaku siap untuk memberikan perhatian lebih pada program peningkatan kompetensi angkatan kerja.

Untuk itu, Ida meminta Pemerintah Daerah untuk terus memberdayakan balai-balai latihan kerja (BLK) di daerah, hal tersebut dimaksudkan agar calon tenaga kerja bisa meningkatkan kualitas, kompetensi dan daya saing.

Selain itu, Ida juga meminta kalangan pengusaha, khususnya Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) untuk memfasilitas calon tenaga kerja dengan memberikan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan industri.

"Itu kan (Program dan gagasan) lama. BLK dan sebagainya itu biasa saja. Itu persoalan rutin. (Sudah) Populer. Itu juga dikerjakan menteri yang lalunya buktinya kan masih tetap saja sama hasilnya," ujar Saleh.

Menurut Saleh, inovasi dan terobosan - terobosan baru sangat diperlukan agar bisa membuka lapangan kerja dan tingkat pengangguran bisa ditekan.

"Sekarang ini kan tingkat pengangguran rakyat kita masih banyak. Kemudian juga disisi lain lapangan pekerjaan kita kan masih sulit," ujarnya.

"Nah kita berharap menteri yang baru ini membuka wawasan kita melalui program - program yang baru, inovasi inovasi yang baru sehingga kita punya harapan besar bahwa dengan kepemimpinan di tenaga kerja yang baru ini persoalan - persoalan yang tadi itu bisa diselesaikan," ujar Saleh.

Pada kesempatan itu, Saleh juga meminta agar Ida memikirkan bagaimana strategi jitu untuk membenahi sektor hulu tenaga kerja. Apakah dengan melakukan Pembenahan sistem kurikulum bagi para pelajar, pelibatan dunia usaha dalam proses pengajaran di SMK dan atau juga di universitas - universitas.

Hal tersebut agar para lulusan baru itu lebih siap dan cepat beradaptasi dengan perkembangan kebutuhan di dunia kerja. Selain itu, dia juga meminta Menaker Ida untuk memikirkan nasib puluhan juta pengangguran yang tak memiliki ijazah.

"Yang terpenting bagi saya adalah menterinya ini bisa menghubungkan dunia pendidikan kita ini dengan dunia pekerjaan. Karena banyak sarjana kita ini sekarang yang menanggur," ujar Saleh.

Jadi karena itu, kata Saleh lagi, kalau misalnya saja sarjana - sarjana itu menganggur bagaimana dengan sudara - saudara kita yang tidak mendapatkan akses pendidikan.

"Jadi itu saja yang dipikirin. Bagaimana caranya. Ya itu tugas menteri, dia cari dan kasih tahu ke kita," katanya.

Menurutnya, dengan anggaran dan jejaring dinas - dinas ketenagakerjaa di seluruh Indonesia, seharusnya Menaker Ida bisa membuat inovasi dan terobosan yang baru untuk mengatasi persoalan pengangguran dan tenaga kerja.

"Kan mereka yang punya anggarannya. Mereka yang punya jaringannya. Mereka udah dilengkapi dengan ASN. Itulah yang dimanfaatkan untuk membuka cakrawala berpikir kita dalam rangka menciptakan lapangan kerja seluas luasnya," katanya.

"Kan malu juga kalau setiap saat kita terus-terusan, ujung ujungnya mencari kerja diluar negeri, menjadi TKI segala macam itu (keluar negeri) kan ndak begitu bagus. Mestinya di indonesia dong ciptakan lapangan kerja. Padahal negara kita ini kan kaya," ujar dia.

Sebagai informasi, sebelumnya, Menteri Ida Fauziah memaparkan empat program kerja yang bakal dilakukan kementeriannya, adapun program kerja itu yakni, pertama, terkait dengan peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas.

Salah satunya, yakni untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja dan iklim hubungan industrial kondusif dalam menghadapi pasar kerja fleksibel.

Mantan Ketua Fraksi PKB ini juga membeberkan kondisi umum ketenagakerjaan nasional Tahun 2019. "Dari 129,36 juta yang bekerja, sebanyak 55,28 juta bekerja di sektor formal dan sisanya 74, 08 juta di sektor informal," ujar Ida. (plt)