JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) – Politisi Partai Golkar Satya Widya Yudha meminta anggaran pertahanan negara tidak digunakan hanya untuk alat utama sistem persenjataan (alutsista) saja.

"Saya berharap ada pemahaman dari Menhan bahwa anggaran pertahanan tidak hanya dimaknai alutsista saja," kata Satya di Jakarta, Senin (11/11/2019).

Satya menyatakan Menhan diwajibkan duduk bersama pimpinan kementerian dan lembaga untuk mengatur strategi pertahanan yang terpadu, seperti dengan Kementerian ESDM, BPPT, Kemenristek, KLHK, dan Kominfo

"Dengan demikian, akan tergambar secara terpadu besaran anggaran pertahanan negara," kata Wakil ketua Komisi I periode 2014-2019 itu.

Seperti diketahui, dalam raker perdananya hari ini, Menhan Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah akan menerapkan konsep pertahanan berdaulat dan mandiri sebagaimana visi dan misi Presiden Joko Widodo.

"Saya ingin menggarisbawahi kata kuncinya berdaulat dan mandiri karena ini menyangkut menjaga kedaulatan negara," kata Prabowo.

Indonesia juga dikatakan Prabowo harus memiliki kemampuan pertahanan yang memadai mengingat wilayah yang luas dan sumber daya alam melimpah sehingga selalu menjadi incaran negara lain.

"Saya selalu katakan, Indonesia adalah negara luas dan kaya yang dari dahulu menjadi incaran banyak bangsa lain sehingga kita inginkan suatu kemampuan pertahanan yang memadai," ujarnya. (ahm)