Oleh Ahmad Syaikh pada hari Senin, 11 Nov 2019 - 20:22:25 WIB
Bagikan Berita ini :

Politisi Golkar: Anggaran Negara Bukan untuk Alutsista Saja

tscom_news_photo_1573478545.jpg
Prabowo Subianto (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) – Politisi Partai Golkar Satya Widya Yudha meminta anggaran pertahanan negara tidak digunakan hanya untuk alat utama sistem persenjataan (alutsista) saja.

"Saya berharap ada pemahaman dari Menhan bahwa anggaran pertahanan tidak hanya dimaknai alutsista saja," kata Satya di Jakarta, Senin (11/11/2019).

Satya menyatakan Menhan diwajibkan duduk bersama pimpinan kementerian dan lembaga untuk mengatur strategi pertahanan yang terpadu, seperti dengan Kementerian ESDM, BPPT, Kemenristek, KLHK, dan Kominfo

"Dengan demikian, akan tergambar secara terpadu besaran anggaran pertahanan negara," kata Wakil ketua Komisi I periode 2014-2019 itu.

Seperti diketahui, dalam raker perdananya hari ini, Menhan Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah akan menerapkan konsep pertahanan berdaulat dan mandiri sebagaimana visi dan misi Presiden Joko Widodo.

"Saya ingin menggarisbawahi kata kuncinya berdaulat dan mandiri karena ini menyangkut menjaga kedaulatan negara," kata Prabowo.

Indonesia juga dikatakan Prabowo harus memiliki kemampuan pertahanan yang memadai mengingat wilayah yang luas dan sumber daya alam melimpah sehingga selalu menjadi incaran negara lain.

"Saya selalu katakan, Indonesia adalah negara luas dan kaya yang dari dahulu menjadi incaran banyak bangsa lain sehingga kita inginkan suatu kemampuan pertahanan yang memadai," ujarnya. (ahm)

tag: #kementerian-pertahanan  #prabowo-subianto  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
IDUL FITRI 2024
advertisement
IDUL FITRI 2024 MOHAMAD HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2024 ABDUL WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2024 AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI 2024 ADIES KADIR
advertisement
Lainnya
Berita

MK Jamin Tak Ada Deadlock saat Pengambilan Keputusan Sengketa Pilpres

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 18 Apr 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Mahkamah Konstitusi (MK) menjamin tidak akan ada deadlock dalam pengambilan putusan sengketa Pilpres 2024. Saat ini, Hakim Konstitusi masih melaksanakan rapat ...
Berita

Pemprov DKI Jakarta Apresiasi Bank DKI Penyumbang Dividen Terbesar

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Pemprov DKI Jakarta melalui Kepala Badan BP BUMD Provinsi DKI Jakarta, Nasruddin Djoko Surjono menyampaikan apresiasi atas kontribusi Bank DKI sebagai Badan Usaha Milik ...