JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Rencana pemerintah untuk menghilangkan analisis kajian lingkungan (AMDAL) dan izin menderikan bangunan (IMB), dari syarat pengurusan izin investasi ditentang Komisi IV DPR RI. Langkah itu dinilai keliru dan malah akan mempercepat kerusakan lingkungan.
Karena itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi minta rencana pemerintah tersebut untuk dibatalkan.
Sebab, kerusakan lingkungan yang terjadi sekarang, pemerintah mestinya punya komitmen untuk menanggulangi kerusakan lingkungan dan mengatasinya, bukan memberikan ruang untuk semakin rusak.
"Adanya AMDAL bagian dari filter untuk menjaga kelestarian lingkungan yang dilakukan oleh industri dan semua pihak. AMDAL bertujuan untuk melindungi kualitas dan kuantitas lingkungan hidup dari beragam jenis pencemaran yang dilakukan," kata Dedi Mulyadi di Jakarta, Selasa (12/11/2019).
"Kontek ini AMDAL sampai sekarang diperlukan. Yang harus dievaluasi adalah konsultan AMDAL harus ditingkatkan, sehingga proses pembuatan AMDAL semakin baik. Ada AMDAL saja sekarang banyak terjadi pencemaran, apalagi sampai dibilangkan. Saya sama sekali tidak setuju," tambahnya.
Sebelumnya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) berencana menghapus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dari daftar syarat yang dibutuhkan dalam proses pengurusan izin investasi.
Penghapusan dilakukan demi memudahkan pengusaha dalam berinvestasi di Indonesia. Meski dihapus, Menteri ATR/ Kepala BPN Sofyan Djalil memastikan pemerintah tak akan mengorbankan kualitas tata ruang dan keberlanjutan lingkungan.
Menurut Dedi Mulyadi, tak menjamin adanya Rencana Detail Tata Ruang bisa mengandalikan kualitas ruang dan lingkungan. Karena di lapangan banyak penyimpangan dan lainnya.
Kondisi terbaik saat ini, terang Dedi, untuk pengendalian lingkungan tetap dengan menghadirkan AMDAL. Hasil AMDAL juga digunakan menjadi rujukan masyarakat, pemrakarsa dan pemerintah.
"Bagi masyarakat ada jaminan dengan kehadiran indutsri, lingkungan mereka, kesehatan dan lainnya, bisa terkendali. Sekaligus menjadi kontrol, agar kegiatan investasi tidak seenaknya.
Bagi pemrakarsa AMDAL menjadi jamiman keberlangsungan usaha mereka. Sedangkan bagi pemerintah, bagian dari komitmen menjaga kelestarian lingkungan," paparnya. (Alf)
