Berita
Oleh Ferdiansyah pada hari Jumat, 22 Nov 2019 - 14:11:47 WIB
Bagikan Berita ini :

Menhan Prabowo Diminta Waspadai Kapal Asing di Perairan Indonesia

tscom_news_photo_1574406707.jpg
Ilustrasi (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Arief Poyuono meminta Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menolaktegas keberadaan kapal kabel asal Tiongkok di wilayah perairan Indonesia. Menurut dia, langkah tegas itu merupakan salahsatu wujud menjaga kedaulatan NKRI.

"PR (pekerjaan rumah) baru Menhan menjaga kedaulatan negara kita. Tolak kapal kabel asing RRC (Republik Rakyat China, red) beroperasi di laut Indonesia," kata Arief, Kamis (21/11/2019).

Politisi yang berlatarbelakang sebagai aktivis pekerja BUMN itu menduga ada mafia yang menekan Kementerian Perhubungan mengabaikan asascabotage. Semestinya, asascabotageakan membuat penyelenggara pelayaran dalam negeri benar-benar berdaulat di perairan sendiri.

Oleh karena itu, Arief menduga ada kongkalikong yang membuat kapal kabel asing beroperasi.

“Maka para pengusaha lokal yang telah melakukan investasi miliaran rupiah untuk pengadaan kapal berbendera Indonesia akan menjadi sia-sia. Sebab, kapal berbendera asing justru dibolehkan beroperasi di perairan Indonesia," kata dia.

Arief pun mendesak Kementerian Perhubungan tidak mengeluarkan surat persetujuan tentang pengunaan kapal asing. Alasannya, pembiaran atas kapal-kapal asing akan membuat industri pelayaran dalam negeri terpuruk.

"Begitu juga Kementerian Pertahanan, jangan sampai mengeluarkan suratsecurity slearancedansecurity officeruntuk kapal kabel CS Bold Maverick milik asing yang akan menggelar kabel di wilayah perairan Indonesia," tandas dia. (Alf/jpnn)

tag: #prabowo-subianto  #kementerian-pertahanan  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
IDUL FITRI 2024
advertisement
IDUL FITRI 2024 MOHAMAD HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2024 ABDUL WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2024 AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI 2024 ADIES KADIR
advertisement
Berita Lainnya
Berita

MK Jamin Tak Ada Deadlock saat Pengambilan Keputusan Sengketa Pilpres

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 18 Apr 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Mahkamah Konstitusi (MK) menjamin tidak akan ada deadlock dalam pengambilan putusan sengketa Pilpres 2024. Saat ini, Hakim Konstitusi masih melaksanakan rapat ...
Berita

Pemprov DKI Jakarta Apresiasi Bank DKI Penyumbang Dividen Terbesar

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Pemprov DKI Jakarta melalui Kepala Badan BP BUMD Provinsi DKI Jakarta, Nasruddin Djoko Surjono menyampaikan apresiasi atas kontribusi Bank DKI sebagai Badan Usaha Milik ...