Oleh Bachtiar pada hari Kamis, 30 Jan 2020 - 22:30:42 WIB
Bagikan Berita ini :

Mukhtarudin Sindir Pejabat Kemendag Yang Bermazhab Impor

tscom_news_photo_1580398242.jpeg
(Sumber foto : Istimewa)


JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Kalangan anggota Komisi VI DPR mengkritik keras sejumlah pejabat Kementerian Perdagangan yang masih menggunakan paradigma kolot dalam membuat kebijakan di sektor perdagangan.

Anggota Komisi VI DPR RI dari fraksi partai Golkar Mukhtarudin menilai, kebijakan-kebijakan disektor perdagangan selama ini orientasinya lebih menekankan pada skema import.

“Orang-orang sekitar Bapak (Mendag) itu kebanyakan isi kepalanya masih mazhab impor. Padahal kita ini serius ingin mengurangi defisit neraca perdagangan yang selalu negatif,” kata Politisi Golkar itu dalam raker dengan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto di Jakarta, Kamis (30/1/2020).

Lebih jauh Mukhtarudin meminta agar para pejabat Kemendag segera mengubah mindset, sehingga satu visi dengan Presiden Jokowi yang ingin neraca perdagangan bisa stabil.

“Malah kalau bisa surplus. Jadi sekali mohon diperhatikan agar serius dibenahi,” imbaunya.

Oleh karena itu, segala kebijakan yang berkaitan dengan impor harus dibatasi secara ketat. Namun bukan berarti harus menutup kran impor.

“Kita tahu, ada memang barang-barang yang juga perlu diimpor,” katanya.

Tak hanya menyoroti soal kebiasaan kebijakan import, saat rapat tersebut pun Mukhtarudin menyesalkan sikap Mendag Agus Suparmanto yang telat hadir untuk mengikuti rapat dengan komisi VI DPR.

Padahal menurutnya, rapat tersebut sangat penting membahas persoalan perjanjian dagang Indonesia-Jepang.

“Saya beberapa kali dipesankan oleh Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto agar pembahasan masalah ini dipercepat. Tapi untuk rapat saja sampai molor begini. Tiga jam kita molor rapat ini,” ungkapnya.

Namun demikian, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar Wilayah Kalimantan itu menjelaskan kepada Menko Perekonomian, bahwa DPR sama sekali tidak menghambat.

“DPR itu cepat, beberapa kali kita menunggu surat dari presiden dan kementerian,” ungkapnya.

Yang lambat bukan DPR tapi kementerian, sambung Mukhtarudin lagi, sampai hari ini Kemendag juga belum memberikan tanggapan, mungkin tidak terlalu penting.

“Ya. Mungkin karena bapak baru menjadi Mendag dan belum masuk ke dunia persilatan dan dunia hutan rimba,” pungkasnya. (Bng)

tag: #mukhtarudin  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DD BERBAGI
advertisement
HUT RI M HAEKAL 2026
advertisement
HUT RI SOKSI 2026
advertisement
Lainnya
Berita

TB Hasanuddin: Panglima TNI Menjadi Penanggung Jawab Kamtibmas, Harus atas Keputusan Presiden

Oleh Sahlan Ake
pada hari Selasa, 11 Agu 2026
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas keamanan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, khususnya menjelang peringatan Hari ...
Berita

Ahmad Najib Sebut Kontribusi Muhammadiyah Terhadap Perekonomian Nasional Jauh Lebih Besar

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Besarnya ekosistem Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) di sektor pendidikan, kesehatan, sosial, hingga kegiatan ekonomi membuat Muhammadiyah menjadi salah satu kekuatan penting ...