JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Kalangan DPR RI meminta agar industri perbankan khususnya Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) lebih serius lagi dalam mengucurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada UMKM daerah.
Pasalnya, keberadaan UMKM selama ini sudah terbukti dan teruji menjadi salah satu sektor yang mampu menopang ekonomi nasional. Bahkan UMKM adalah salahsatu sektor yang mampu bertahan dari badai krisis moneter.
“Perbankan harus mendorong penyaluran kredit ke UMKM agar gini rasio dan gap perkembangan jadi kecil,” kata Anggota Komisi VI DPR RI Mukhtarudin dalam kunjungan kerja (kunker) spesifik ke Cirebon, Jawa Barat, Jumat (08/02/2020).
Selain itu, menurutnya, keberadaan BUMN kluster pangan sangat penting peranannya dalam hal ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan keberlanjutan pangan.
"BUMN kluster pangan harus dapat berperan sebagai pemimpin di ekosistem pangan dan menciptakan mata rantai (value chain) dari hulu hingga ke hilir yang lebih tertata," tandas Politisi Golkar itu.
Untuk diketahui, anggota komisi VI DPR RI hari ini tengah menjalankan kunker spesifik ke Cirebon, Jawa Barat.
Dalam kunker tersebut Komisi VI DPR melakukan rapat kerja bersama dengan mitra-mitranya. Rapat bersama itu sendiri terbagi dalam 2 sesi.
Pada sesi I, rapat kerja dengan Himbara (Himpunan Bank Milik Negara). Dalam raker dihadiri staf khusus Meneg BUMN, Direksi Bank Mandiri, BRI, BNI. Rapat ini dalam rangka dukungan Himbara dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Disela-sela raker itu, Mukhtarudin menjelaskan alokasi KUR 2020 untuk Himbara sebesar Rp187,4 Triliun, terdiri dari KUR Mikro Rp117,9 Triliun, KUR Kecil Rp68,2 Triliun, KUR TKI Rp1,4 Triliun.
Sebelumnya pada 2019, ternyata realisasi penyaluran KUR melebihi target.
“Pencapaian penyaluran KUR oleh Himbara pada 2019 sebesar Rp130,7 Triliun (102,1 %) dari kuota awal yang ditetapkan sebesar Rp128,1 Triliun,” ungkapnya.
Berdasarkan data, rencana sebaran KUR 2020, sebanyak 60% porsinya dialokasikan untuk sektor produksi.
Untuk sektor perdagangan paling tinggi, yakni Rp68,9 Triliun (40%), sementara untuk pertanian, perburuan dan perhutanan mencapai Rp47,8 Triliun (28%).
Lalu sektor jasa-jasa hanya mendapat Rp33 Triliun (19%). Sedangkan industri pengolahan menerima Rp18,5 Triliun (11%).
“Perhatian untuk UMKM ini perlu ditingkatkan lagi. Apalagi sektor UMKM memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” jelas Mukhtarudin.
Sementara pada sesi II, Komisi VI DPR RI menggelar rapat dengan BUMN kluster pangan (Bulog, RNI, Perikanan Nusantara, Perikanan Indonesia, Pupuk Indonesia, PPI, SHS, Pertani, Berdikari, Garam, BGR Logistic).
Rapat ini membahas berbagai hal untuk mencapai kedaulatan pangan dan mengatasi tantangan utama di sektor pangan Indonesia.
Mukhtarudin mengatakan BUMN kluster pangan ini memiliki peranan yang cukup vital dan strategis untuk mencapai kedaulatan pangan.
“Pasalnya, perusahaan milik negara ini harus bisa menjaga stabilitas harga pangan, kemudian ketersediaan (stok), keterjangkauan, kualitas dan keberlanjutan pangan,” ujarnya.
Lebih jauh kata Mukhtarudin, BUMN kluster pangan harus dapat berperan sebagai pemimpin di ekosistem pangan
"Dan menciptakan mata rantai (value chain) dari hulu hingga ke hilir yang lebih tertata," pungkasnya. (Bng)
