JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pemberian stimulus bagi UMKM dapat menekan terjadinya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), apalagi sektor ini menyumbang lapangan kerja yang besar. Kementerian PPN/Bappenas mencatat memasuki masa pandemi virus corona jenis baru, jumlah pengangguran bertambah tahun ini sebesar 3,52 juta dibandingkan tahun 2019.
Data yang dihimpun oleh Kementerian PPN/Bappenas menyatakan sektor UMKM mempekerjakan 116 juta orang atau 97 persen dari total pekerja.
Stimulus bagi UMKM tentunya akan mencegah bertambahnya pengangguran di Indonesia.
"Selain UMKM yang memerlukan stimulus, para pekerja yang terdampak juga perlu dilakukan mitigasi yakni dengan memberikan keterampilan sekaligus bantuan sosial," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa.
Program stimulus bagi para pekerja yang sudah terkena PHK saat ini sudah dilakukan oleh pemerintah melalui program Kartu Prakerja. Skema anggaran sebesar Rp20 triliun disiapkan untuk 5,6 juta orang yang mendapatkan Kartu Prakerja. "Target dari Kartu Prakerja ini untuk korban PHK, pekerja yang dirumahkan, dan juga pelaku UMKM yang mengalami kesulitan usaha," katanya.
Bappenas dalam siaran pers menyebut krisis ekonomi yang mulai melanda Indonesia, terutama sejak ketidakpastian yang terjadi di ekonomi global, sudah membuat banyak pekerja kehilangan pekerjaannya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta agar disiapkan strategi besar pemulihan ekonomi, usai pandemi COVID-19 berakhir, mulai dari peta jalan, berikut tahapannya seperti mitigasi hingga pemulihan. "Pemerintah telah menyiapkan paket program stimulus ekonomi agar bisa bertahan dan mencegah PHK, seperti insentif perpajakan, restrukturisasi kredit, serta relaksasi impor bahan baku," ucap Kepala Negara.
Dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) tahun 2021 yang digelar secara virtual di Istana Merdeka, Jakarta, Presiden mengingatkan bahwa program stimulus ini tidak hanya untuk usaha kecil, menengah, dan usaha besar, tetapi juga usaha ultramikro dan usaha mikro. Sehingga diharapkan program stimulus bisa memberikan dampak secara rata untuk para pekerja formal dan informal.
Jumlah PHK
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan ada 1,7 juta orang yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan sepanjang pandemi COVID-19 di Indonesia. "Jumlah tenaga kerja yang di-PHK 375 ribu, total yang dirumahkan 1,4 juta orang jadi 1,7 juta secara total," kata Airlangga di Jakarta, Kamis (30/4/2020) k.
Jumlah tersebut masih ditambah dengan 314.833 orang pekerja sektor informal yang juga terdampak COVID-19.
Para pekerja yang terkena PHK dan dirumahkan itu akan dimasukkan ke dalam Prgram Kartu Prakerja secara bertahap.
"Dimasukkan secara bergelombang dalam 4-5 minggu ke depan. Kartu Pra Kerja yang sudah mendaftar untuk registrasi mencapai 9 juta orang dan sudah mendapatkan saldo itu ada gelombang pertama dan kedua sebanyak 456 ribu user, terbanyak di Jakarta, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan," ungkap Airlangga.
Sebanyak 18 persen penerima manfaat Kartu Pra Kerja memilih untuk menerima insentif melalui bank dan sisanya 72 persen menggunakan "e-wallet" atau "e-money".
