JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Klaim pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) yang menyebut turunnya biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 2015 sebesar USD 502 merupakan jerih payahnya selama ini. Sikap tersebut dinilai tidak menghargai kerja keras DPR, khususnya Komisi VIII sebagai mitra kerja Kemenag.

"Menag dan Presiden telah melakukan manipulasi BPIH, manipulasi proses, mengklaim harga BPIH dan seolah-olah hasil karya pemerintah, padahal pemerintah mengajukan penurunan harga di kisaran USD 3.197 saat itu. Sedangkan Panja Komisi VIII DPR saat itu melakukan nego sehingga disepakati penurunan sebesar USD 2.717," ungkap Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Sodik Mudjahid di Nusantara II gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (28/5/2015).

Bahkan Sodik menyebut, pemerintah sedang melakukan pencitraan agar masyarakat bahwa tidak ada peran DPR sama sekali. (Baca: Biaya Haji Turun, Menag Klaim Kualitas Layanan Meningkat)

"Untuk turunnya ongkos haji, kami saat itu harus melakukan berbagai usaha seperti ikut nego langsung dengan maskapai Garuda, dengan Pertamina dan lain-lain, sedangkan saat itu Kemenag sudah menyerah," sindir dia.

Ketua Panja BPIH ini meminta pihak Kemenag dan Presiden Jokowi mengedepankan kejujuran dan tidak menonjolkan pencitraan yang penuh manipulasi.

"Kita hanya ingin Presiden dan para menterinya menjadi teladan dalam moral termasuk dalam kejujuran. Apalagi Presiden mencanangkan revolusi mental, kalau Presiden dan Kemenag sebagai otoritas moral tertinggi apalagi untuk urusan spiritual haji tidak teladan bagaimana yang lain dan bagaimana urusan lain," ketus dia kesal.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini, Rabu (27/5/2015) mengumumkan penurunan BPIH tahun 2015 sebesar USD 502 dari USD 3.219 menjadi USD 2.717.(yn)