JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pernyataan Panglima TNI Jenderal Moeldoko yang sebelumnya memperbolehkan prajurit wanita TNI mengenakan jilbab kemudian dibantah sendiri olehnya dinilai sebagai sikap yang tidak konsisten.

Hal itu diutarakan anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS Sukamta. "Hal ini kembali mengecewakan masyarakat dan prajurit wanita TNI seolah hanya harapan palsu saja," kata Sukamta kepada TeropongSenayan, Jakarta, Kamis (28/5/2015).

Lebih lanjut Sukamta mengungkapkan, salah satu alasan penganuliran ini adalah opini yang berkembang jika prajurit wanita TNI berjilbab maka akan menganggu soliditas.

"Sebaiknya Panglima TNI segera menuntaskan polemik ini. Saya mendesak agar Panglima segera mengeluarkan Surat Keputusan (Skep) untuk mengatur pembolehan prajurit TNI secara umum dan tidak ada pelarangan jilbab disitu," tandasnya.

Panglima TNI Moeldoko sebelumnya menyatakan membolehkan prajurit Wanita TNI (Wan TNI) mengenakan jilbab dalam bertugas.

"‎Pakai saja, kita (TNI) enggak melarang kok. Wanita TNI mau pakai jilbab, pakai saja. Kalau pakaian dinas memakai jilbab, memang kita pernah melarang? Enggak usah ribut. Itu urusan masing-masing," ujarnya di Medan, Jumat (22/5/2015).‎

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal M Fuad Basya, beberapa hari kemudian mengoreksi pernyataan pimpinannya. Dia pun membantah wacana yang membolehkan anggota perempuan TNI berjilbab dalam pakaian dinas.

Seperti diketahui, Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2012 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Kementerian Pertahanan mengatur tentang pakaian dinas prajurit TNI. Hanya saja secara umum tidak ada pelarangan jilbab.(yn)