Berita
Oleh Bara Ilyasa pada hari Jumat, 29 Mei 2015 - 05:16:18 WIB
Bagikan Berita ini :

Ulah Menteri Sudirman Naik Jet Pribadi, Komisi VII Meradang

74index.jpg
Menteri ESDM Sudirman Said (Sumber foto : ISTIMEWA)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Akibat Menteri ESDM Sudirman Said naik pesawat jet pribadi, Komisi VII DPR bakal meminta klarifikasi langsung.

Anggota Komisi VII DPR Mohammad Suryo Alamy menegaskan tindakan Menteri Sudirman tersebut sangat tidak etis. Dia itu adalah pejabat negara sehingga perlu menjaga etika.

"Kami akan klarifikasi langsung soal ini dan masalah lainnya seperti mafia migas, dan kerusuhan pernyataannya ke Mantan Presiden SBY," katanya, Jumat (29/05/2015).

Seperti diketahui, Menteri Sudirman ketahuan naik private jet yang dicarter dari Singapura-Medan-Singapura dan dibiayai Petral saat blusukan ke kantor Petral pada 9 Mei 2015.

Pada Jumat sore, 8 Mei 2015, Sudirman tiba di Singapura bersama Faisal Basri selaku Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi.

Pada malam harinya, Sudirman dan Faisal dengan ditemani Direktur SDM Pertamina Dwi Wahyu Daryoto, dan Dirut Integrated Supply Chain (ISC) Daniel Purba bertemu dengan Direktur Utama Petral di Hotel Four Season. (ai)

tag: #Jet Pribadi  #Komisi VII< Menteri ESDM  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DD BERBAGI
advertisement
HUT RI M HAEKAL 2026
advertisement
HUT RI SOKSI 2026
advertisement
HUT RI H. IWAN D ARAS 2026
advertisement
HUT RI BAMBANG PATIJAYA
advertisement
HUT RI A NAJIB 2026
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Patrice Sebut Banyak Kader Partai Lain Ingin Gabung Hanura

Oleh Sahlan Ake
pada hari Rabu, 02 Sep 2026
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Task Force Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura Patrice Rio Capella mengungkapkan, banyak kader partai lain mulai melirik Hanura. Namun, pihaknya belum mau ...
Berita

SEMMI Jakarta Raya Pertanyakan Dasar Putusan Hakim PA Jakpus, Kasus Apa?

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) — Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 85/Pdt.G/2025/PA.JP menjadi perhatian publik, khususnya terkait objek harta yang disebut berstatus Sertifikat Hak Milik ...