JAKARTA-Ekonom Senor Raden Pardede mengatakan, kartu prakerja didesain sebagai program semibansos yakni sebagai bentuk pelatihan gratis online sekaligus jaringan pengaman sosial (JPS).
Hanya saja, saat ini penekanannya lebih kepada bantuan sosial. Tetapi pasca pandemik, program kartu prakerja lebih fokus kepada peningkatan kompetensi keahlian masyarakat. “Dari sisi sosial, masyarakat bisa tertolong karena ada bantuan sebesar Rp 600.000 per bulan selama 4 bulan setelah menyelesaikan pelatihan,” kata dia.
Namun demikian, Pemerintah berharap, melalui materi pelatihan online tersebut, keterampilan masyarakat pasca Covid-19 akan lebih baik. Artinya disini pemerintah telah menyiapkan pelatihan dengan standar-standar tertentu, tetapi semuanya tergantung kepada pilihan dan kesiapan masyarakat dalam memilih materi pelatihan yang tersedia.
Raden mengungkapkan, pada awalnya kartu pra kerja didisain untuk memenuhi kebutuhan offline. Namun karena pandemi, pemerintah mengubah kebijakan program ini sementara waku menjadi pelatihan online .
Pasca covid, pelatihan ini akan dikembalikan ke offline. “Hal ini karena pelatihan offline lebih relevan, mudah dipahami serta lebih mudah dalam masuk lapangan pekerjaan baru.”
Raden mengingatkan kartu pra kerja tidak bisa menjadi tumpuan sepenuhnya bahwa para penerima manfaat akan teramodasi dalam lapangan pekerjaan kedepan.
Menurut Raden, peran vokasi sangat yang dilakukan industri serta peran Kementerian seperti Kementerian Tenaga Kerja dan Pendidikan sangat menentukan keberhasilan program kartu prakerja.
Disisi lain, harus lebih banyak lembaga yang terlibat dalam menyiapkan materi pelatihan yang sejalan dengan kebutuhan industri.
Raden juga mengingatkan, bahwa program kartu pra kerja yang disusun pemerintah menyasar pada masyarakat kelas menengah.”Targetnya adalah masyarakat menengah dengan pendidikan SMA, meski tidak tertutup kemungkinan lulusan SMP bisa mengikuti program ini.
Bagi masyarakat berpendidikan tinggi sebaiknya tidak perlu mengikuti program ini karena prioritasnya adalah middle class,” kata Raden.
Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio, menilai, pemerintah perlu melakukan riset dan kajian agar materi pelatihan yang diberikan dalam program kartu prakerja tepat sasaran dan relevan dengan kebutuhan industri.
Pemerintah juga harus punya alasan yang kuat untuk menetapkan satu program pelatihan sebelum menjalankannya, termasuk penunjukan vendor serta nilai program penetapan .
“Hal ini penting karena saat ini banyak materi pelatihan yang gratis melalui berbagai platform sosial media. Karena itu riset sangat menentukan nilai lebih serta keberhasilan dari program kartu prakerja,” kata Agus.
Agus berpendapat, program kartu prakerja bisa disebut berhasil jika peserta program kartu pra kerja bisa terakomodasi jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak memiliki kartu.
”Minimal dalam kurun waktu sekarang hingga 5 tahun kedepan atau ketika persoalan covid ini selesai banyak peserta program kartu pra kerja yang bisa terakomodasi untuk memenuhi kebutuhan SDM di industri. Karena itu materi program menjadi penting dan harus sejalan dengan kebutuhan industri pasca Covid,” kata Agus.
