JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Anggota Komisi III DPR Dipo Nusantara Pua Upa meminta Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian menggandeng Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan Kementerian Desa (Kemendes) dalam pengelolaan program Kartu Prakerja. Pasalnya, dua Kementerian tersebut dianggap paling paham soal data warga yang terdampak Covid-19 di lapangan.

"Sebaiknya berkoordinasi dengan ke Menaker dan Mendes PDT. Karena ada pendamping desa, kepala desa, dia ujung tombak pemerintah," kata Dipo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 22 Juni 2020.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini menuturkan, masyarakat daerah yang tinggal di pedesaan paling terdampak atas bencana kesehatan ini. Belum lagi sulitnya akses kesehatan dan informasi menjadikan masyarakat di daerah tak mengetahui ihwal program pemerintah itu.

Dengan menggandeng Kementerian Desa, Dipa mengatakan masyarakat daerah akan lebih terjamah dan kebutuhan kartu pra kerja yang semula diprogram untuk mengatasi pengangguran menjadi batuan sosial, akan lebih mengenai target yang disasar.

"Bagaimana yang ada di daerah, dapil saya NTT, warga mau daftar saja tidak ada sinyal," keluhnya.

Lebih jauh Dipo menerangkan bahwa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDT) dan Kementerian Ketenagakerjaan dinilai memiliki pengalaman dalam penyaluran dana desa dan BLT.

Apalagi, kata mantan Pengurus Ansor ini, masyarakat yang paling terdampak akibat pandemi Covid-19 ini adalah masyarakat daerah dan pedesaan.

Dia mengungkapkan dirinya banyak mendapat keluhan dari masyarakat yang kesulitan mendaftar Kartu Prakerja tersebab wilayah NTT terutama infrastruktur dan jaringan telekomunikasi belum merata. Meski demikian ia mengakui setiap kebijakan pasti ada kekurangan dan kelebihannya, termasuk dalam program Kartu Pra Kerja.

"Yang jelas dengan suasana Covid ini kan anggaran naik terus. Dugaan kebocoran anggaran jelas berpotensi ada, tapi kita tidak boleh menuduh," katanya.