JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Kemanan, Mahfud MD, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut aktif mengawasi jalannya Pilkada serentak 2020 yang dijadwalkan digelar 9 Desember mendatang.

Menurutnya, pilkada tidak mungkin lagi ditunda meski masa pandemi Covid-19 masih berlangsung. Sebab, dampak penundaan pilkada bisa mengorbankan ekonomi lebih banyak lagi. Sementara di lain pihak, kepala daerah yang menjabat pun tidak memiliki kewenangan secara definitif.

“Pertama kita menghindari adanya kepala daerah yang di PLT (pelaksana tugas, red)-kan, terus karena PLT tidak memiliki kewenangan definitif. Sehingga pemerintah bersama DPR dan KPU memutuskan untuk tidak mundur lagi dari tanggal 9 Desember 2020,” kata Mahfud dalam Webinar Internasional bertema "An Election in the Time of Pandemic: Protecting the Quality of Democracy and Potential Corruption,” Kamis (25/6/2020).

Mahfud mengakui banyak pihak yang mendesak penundaan pilkada 2020, karena melaksanakan pilkada di tengah pandemi dinilai boros anggaran.

Namun, jika pilkada harus ditunda ke tahun berikutnya, menurutnya, yang dikorbankan secara ekonomi jauh lebih besar.

Sebab itu, pemerintah bersama KPU, DPR dan Pemerintah Daerah perlu berdialog dan menemukan solusi.

“Kita bicara juga dengan KPK, bagaimana pilkada diawasi agar tidak terjadi korupsi,” ujar Mahfud.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini meminta semua pihak agar memberi masukan atas potensi korupsi yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan pilkada serentak.

Dengan adanya masukan tersebut, diharapkan pilkada akan tetap memiliki kualitas, serta tidak ada celah untuk korupsi.

“Jadi secara ilmiah nanti silakan beri masukan, bagaimana agar tidak terjadi korupsi. Juga, bagaimana agar kualitas pilkada di masa pandemi covid-19 itu tidak turun,” pintanya.

Selain itu, Mahfud juga meminta penyelenggara webinar untuk menyampaikan hasil diskusi tersebut agar bisa dijadikan masukan yang lebih teknis operasional, dengan prinsip berkualitas, bebas korupsi, dan aman dari Covid-19 pada penyelenggaraan pilkada mendatang.

“Kemudian perlu juga masukan, bagaimana agar partisipasi publik meningkat, bagaimana teknologinya, bagaimana caranya, dan lebih dari itu karena kita dalam suasana pandemi. Jangan hanya bahas dari segi korupsi, bicara kualitas, tapi juga harus menjaga kesehatan,” pungkasnya.