JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Para ulama dan pimpinan Pondok Pesantren yang tergabung dalam Badan Silaturahmi Ulama Madura (Basra) menyatakan sikap menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang diusulkan oleh Badan Legislasi DPR ke pemerintah.

Hal itu mereka sampaikan dalam dialog tampung aspirasiterkait problem kebangsaan, khususnya pro-kontra RUU HIP bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM (Menkopolhukam) Mahfud MD di Pendopo Agung Bangkalan, Jawa Timur, Sabtu (27/6/2020).

"Ulama Madura sudah sepakat meminta RUU HIP bukan hanya ditunda, tapi mohon dibatalkan, karena ini bola liar yang akan menerjang semua kehidupan di Indonesia, dan ini akhirnya akan menjadi kekacauan yang sangat besar," kata Sekretaris BasraKH Nurudin A Rahman, dikutip dari siaran pers Kemenkopolhukam, Ahad (28/6).

Selain persoalan RUU HIP, KH Nurudin juga mengingatkan Mahfud agar menantisipasi kepentingan kelompok tertentu yang ingin menjatuhkan citra pemerintah. "Berharap pak menteri bisa menjelaskan berbagai persoalan (yang dihadapi Indonesia saat ini) kepada ulama Madura," imbuh kiai yang juga Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikam Bangkalan ini.

Menanggapi aspirasi tersebut, Mahfud mengakui protes secara kolektif terhadap RUU HIP pertama kali dilakukan oleh para habaib dan ulama Madura, yang kemudian protes menjalar ke berbagai elemen masyarakat lainnya. Menteri yang juga berasal dari Madura ini mengungkapkan RUU HIP yang awalnya muncul atas inisiatif DPR, saat ini tengah dikaji oleh pemerintah guna memecahkan masalah yang ditimbulkan.

Protes besar yang muncul belakangan ini terkait RUU HIP, kata Mahfud, akan menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam menyikapi RUU HIP. "Protes boleh saja, itu menjadi pedoman bagi pemerintah di dalam menilai situasi," ujar Mahfud.

Mahfud menyambut baik berbagai masukan dan aspirasi yang disampaikan para ulama Madura. Ia meminta para pimpinan Pondok Pesantren ikut serta menjaga keamanan dan kondusifitas negara dan bangsa.

Turut hadir dalam silaturrahim Menko Polhukam bersama ulama Madura, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Kapolda Jawa Timur Mohammad Fadil Imran, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Widodo Iryansyah, dan Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron.