Berita
Oleh Sahlan Ake pada hari Selasa, 23 Jan 2024 - 11:41:51 WIB
Bagikan Berita ini :

Mahfud Sampaikan Hukum Tumpul Saat Ini, Jarnas 98: Tak Tahu Malu

tscom_news_photo_1705984911.jpg
Mahgud MD (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Bidang Advokasi dan Hukum Jaringan Aktivis Nasional (Jarnas) 98, Sabar Daniel Hutahaen menilai, Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud M.D merupakan sosok yang tak tahu malu.

Pasalnya, saat pernyataan penutup debat Cawapres, Minggu (21/1/2024), Mahfud menyampaikan penegakan hukum saat ini tumpul dan cenderung mampu dikondisikan penguasa.

"Pernyataan seperti itu sama saja menelanjangi dirinya sendiri, tak tahu malu. Karena dia sekarang ini memimpin Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan Indonesia sebagai Menteri," kata Sabar di Jalan Cawang Baru Utara, Jakarta Timur, Selasa (23/1/2024).

Lebih jauh dikatakan Sabar, Menteri yang memimpin Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (KemenKoPolhukam) Indonesia bekerja berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Indonesia.

Dalam peraturan tersebut, Mahfud yang sebagai Menteri diberikan diberikan kewenangan melakukan koordinasi, sinkronasi dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum dan keamanan.

"Dia punya kewenangan sesuai peraturan itu untuk memastikan penegakan hukum itu tidak tumpul. Lalu kemarin dia menyampaikan penegakan hukum saat ini tumpul. Dia sehat atau sakit ya?. Ini pantas kita pertanyakan," sambung Sabar.

Sabar menambahkan, sebagai ahli Hukum, Mahfud memiliki kapasitas diatas rata-rata lulusan sarjana hukum di Indonesia. Hanya saja, setelah menjadi Cawapres dari Capres Ganjar Pranowo, kapasitas tersebut merosot tajam.

"Nah, saya sarankan lebih baik Mahfud mundur saja dari pada menghancurkan reputasinya sebagai ahli hukum level atas," tandasnya.

Cawapres nomor urut 3, Mahfud M.D, pada debat kemarin menyampaikan pernyataan penutup. Berikut merupakan pernyataan yang disampaikan Mahfud

"Masalah utamanya adalah pedang hukum kita itu tumpul, kalau pedang hukum tidak tumpul kita pasti bisa tabrak habis-habisan, program pembangunan akan berjalan dengan baik. Mas Ganjar dan saya minta maaf kepada para ibu dan anak cucu, yang telah ikut terlibat, atau tanpa bisa berbuat apa-apa ketika terjadi kerusakan alam yang ibu dan para cucu itu huni," pungkasnya.

tag: #mahfud-md  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
thejoint
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Banyak Warga RI Berobat ke Luar Negeri, Komisi IX DPR Dorong Peningkatan Layanan Kesehatan Nasional

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 03 Nov 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini berpandangan pemerintah perlu meningkatkan kualitas layanan kesehatan nasional dan menjamin perlindungan hak pasien. Hal ini ...
Berita

Nilai Putusan MK Progresif, Ketua Komisi HAM DPR Sebut Legislator Perempuan Kini Punya Ruang Lebih Luas

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan adanya keterwakilan perempuan di setiap Alat Kelengkapan Dewan (AKD) hingga ...