JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Penutupan tempat pariwisata menyusul datangnya pandemi Covid-19 di Indonesia hampir memakan waktu empat bulan. Tempat-tempat wisata kosong-melompong karena tak ada pengunjung.
Momen pandemi dinilai penting untuk melakukan perbaikan dan penataan kembali lingkungan pariwisata. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pariwisata (Komisi X) DPR, Abdul Fikri Faqih dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panitia Kerja Pemulihan Pariwisata di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (29/6).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini mendorong pemerintah dan pengelola pariwisata agar memanfaatkan musim pandemi sebagai momen memperbaiki lingkungan pariwisata, sehingga setelah kembali dibuka, tempat wisata lebih siap untuk dikunjungi wisatawan.
“Saat masih banyak ditutup seperti ini, saya pikir waktu yang tepat untuk kita melakukan pembenahan-pembenahan pariwisata, terutama pada aspek lingkungan,” katanya.
TEROPONG JUGA:
> DPR Tagih Aturan Protokol Wisata Menjelang New Normal
Legislator dari daerah Tegal-Brebes (Jawa Tengah IX) ini berpendapat, ada beberapa isu lingkungan yang perlu mendapat perhatian.
Pertama, soal waste management atau manajemen pengelolaan limbah. Fikri mengungkapkan dibalik tempat wisata yang elok, ternyata tak sedikit tempat wisata yang menyimpan tempat yang jorok.
Ia memberi contoh kondisi sampah di Bali yang sangat memprihatinkan dan telah diliput oleh salah satu media internasional. Menurut penelitian yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali, tercatat timbulan sampah di Provinsi Bali sebanyak 1,6 juta ton per tahun dengan rata-rata timbunan per hari 4281 ton. Dari jumlah tersebut, 52 persen di antaranya belum tertangani dengan baik.
“Ini bisa menjadi kampanye negatif untuk Bali,” kata doktor ilmu lingkungan dari Universitas Diponegoro ini.
Abdul Fikri Faqih
Kedua, mengenai konservasi. Fikri mengatakan perlu adanya perhatian terhadap carrying capacity (daya tampung) dan ecological footprints (jejak ekologi) pada tempat wisata dengan membatasi kunjungan wisatawan pada area tertentu.
Ia menceritakan pengalamannya beberapa waktu lalu saat memimpin kunjungan kerja ke Borobudur. “Borobudur itu ada kapasitasnya, maksimal 128 orang dalam satu waktu secara bersamaan naik di lingkungan stupa, tetapi dinaiki oleh ribuan orang. Ini tentu bahaya bagi kelestarian Borobudur,” keluhnya.
Fikri mendorong pemerintah untuk memikirkan konsep hingga penerapan konservasi, terlebih di masa persiapan pembukaan lagi pariwisata sebelum banyak wisatawan datang. Ia mengatakan, “Aspek lingkungan harus terintegrasi dalam program-program pengembangan pariwisata sehingga pariwisata kita bisa berkelanjutan".
Dokumen perencanaan di tiap kota, kabupaten, dan provinsi, imbuh dia, harus ada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang tak terpisahkan dengan Riparda (Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah).
Menurut Fikri tidak perlu memaksakan jumlah wisatawan yang tinggi, terlebih tanpa memerhatikan kelangsungan sumber daya di sektor pariwisata. “Lebih baik kita bisa menjaganya sehingga tidak rusak dan citra pariwisata kita tetap baik,” tandasnya.
Mengenai perbaikan lingkungan di tempat wisata, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) sebelumnya juga telah menyuarakan hal yang sama.
Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan dan Konservasi Kemenparekraf, Frans Teguh mengungkapkan, penataan ulang tersebut salah satunya terkait pariwisata berkelanjutan.
Hal ini juga dilakukan untuk menyambut era kehidupan normal baru yang akan menjadi tren baru wisatawan setelah pandemi korona.
Dalam era tersebut, wisatawan diprediksi akan lebih sensitif terhadap protokol-protokol wisata terkait kesehatan, keamanan, kenyamanan, sustainable and responsible tourism, authentic digital ecosystem, dan lainnya.
"Hal-hal seperti ini akan menjadi platform kita ke depan, bagaimana pariwisata berkelanjutan jadi sebuah konsekuensi dari bagian pengembangan pariwisata," kata Frans dalam acara “Ngabuburit Pariwisata Nasional” dengan tema ‘Peran Sentral Sustainable Tourism pada Paradigma Baru Pariwisata Pasca COVID-19’, Senin (4/5/2020).
