Berita
Oleh Givary Apriman pada hari Senin, 06 Jul 2020 - 19:40:51 WIB
Bagikan Berita ini :

Demokrat Pertanyakan Target Pemerintah Dalam Program Jaringan Gas Bersubsidi

tscom_news_photo_1594037939.JPG
Politisi Demokrat Zulfikar (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Presiden Joko Widodo menargetkan pada tahun 2022 sudah terpasang dua juta sambungan jaringan pipa gas bersubsidi ke rumah-rumah masyarakat.

Menanggapi program tersebut, Politisi Demokrat Zulfikar mempertanyakan kepada pemerintah mengenai reaslisasi dari target tersebut.

Zulfikar mengatakan kalau program tersebut hingga saat ini yang sudah terealisasi baru berjumlah sekitar 870 ribu sambungan dan masih jauh dari target.

“Presiden menargetkan tahun 2022 akan ada sambungan jaringan pipa gas subsidi sebanyak dua juta sambungan, namun hingga saat ini baru terpasang sebanyak 870 ribu sambungan, apa memungkinkan target yang ditetapkan tersebut tercapai pada tahun 2022 mendatang,” kata Zulfikar dalam rapat dengar pedapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan Perusahaan Gas Negara (PGN) di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Senayan Jakarta Pusat , Senin (06/07/2020).

Anggota Komisi VII DPR RI tersebut juga mengungkapkan kalau pihaknya kerap mendapat keluhan dan aspirasi dari masyakat di dapilnya yakni di Banten III terkait jaringan gas subsidi ini.

Dimana pemasangan Jargas subsidi ini hanya bisa dimiliki melalui pimpinan daerah setempat, sementara itu ada pimpinan daerah yang tidak membangun komunikasi dengan masyarakat terkait jargas subsidi ini.

“Apa karena birokrasi dan lain sebagainya ini rakyat dikorbankan, Saya contohnya di daerah Tangerang ada wilayah Sekneg (Sekretaris Negara) yang sudah mengajukan jargas di wilayahnya selama delapan bulan lebih, namun hingga kini belum terealisasi atau belum terwujud, Jangan sampai sulitnya komunikasi dengan pimpinan daerah itu menyebabkan kesulitan membangun jargas subsidi,” ungkapnya.

Menurutnya, apa yang terjadi di dapilnya tersebut bukan tidak mungkin juga banyak terjadi di daerah lain di wilayah Indonesia.

Ia berharap ada metode tersendiri dari PGN agar jargas subsidi juga bisa didapatkan masyarakat tanpa terlebih dahulu harus mendaftar melalui pimpinan daerah.

Pasalnya jika harus mendaftar pembangunan jargas non subsidi, saat ini harganya bisa mencapat Rp 7 juta. Hal tersebut cukup memberatkan masyarakat, sehingga tidak sedikit masyarakat tetap memilih menggunakan tabung gas elpiji 3kg.

tag: #dpr  #partai-demokrat  #komisi-vii  #pgn  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
PEMPEK GOLDY
advertisement
KURBAN TS -DD 2025
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Habib Aboe Bakar Alhabsyi: Hari Lahir Pancasila Momentum Perkuat Persatuan dan Waspada Ancaman Ideologi

Oleh Sahlan Ake
pada hari Minggu, 01 Jun 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Memperingati Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni 2025, Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Anggota DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi (1/6), ...
Berita

Beragam UMKM Cita Rasa Nusantara Turut Meramaikan BNI Java Jazz Festival 2025

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --BNI Java Jazz Festival 2025 bukan hanya tentang alunan musik jazz kelas dunia, festival tahunan ini juga menjadi ajang perayaan budaya, termasuk ragam kuliner Nusantara ...