JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan para calon kepala daerah yang diusung partainya sudah dipastikan tak memiliki masalah hukum serta tak tersangkut dengan organisasi terlarang.

Hal itu disampaikan Hasto dalam diskusi daring Taruna Merah Putih (TMP) bertema" Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19", Minggu (9/8/2020) malam. Acara itu dihadiri oleh Ketua dan Sekjen TMP Maruarar Sirait dan Restu Hapsari, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Bupati Tulung Bawang Winarti, Wasekjen PDIP Arif Wibowo, dan Mendagri Tito Karnavian.

Dijelaskan Hasto, dalam waktu dekat, pihaknya akan kembali mengumumkan 75 calon kepala daerah yang akan bertarung di pilkada serentak 2020. Dalam rangka memperkuat mekanisme kelembagaan parpol serta fungsi pendidikan politik serta kaderisasi kepemimpinan, maka PDIP membangun proses rekrutmen calon.

Prosesnya dimulai dari penyaringan dan penjaringan calon dari bawah. Tentu saja proses itu disertai dengan proses pemetaan politik, yang salah satunya melalui survei politik.

"Kami juga melakukan pertimbangan politik ideologis strategis, dalam pengertian mereka yang masuk organisasi terlarang tidak mungkin kami calonkan sebagai calon kepala daerah. Mereka yang punya persoalan hukum, tidak mungkin kami calonkan," kata Hasto.

Disampaikan Hasto, adalah komitmen bagi PDI Perjuangan, bahwa untuk menjadi pemimpin harus digerakkan api semangat berdasarkan pemahaman ideologi Pancasila. Karena itu pula, PDIP juga mempersiapkan sebaik-baiknya para calon kepala daerah tersebut.

"Yakni melalui sekolah calon kepala daerah yang untuk Pilkada serentak 2020 ini kami bagi tiga gelombang. Dan gelombang pertama dijalankan 19 Agustus mendatang," ujarnya. Soal isme ini sangat penting bagi PDIP. Bahkan upacara pengumuman saja disusun sedemikian rupa agar para calon benar-benar merasakan suasana keharusan untuk memiliki komitmen. Yakni harus berdedikasi untuk rakyat, bangsa, dan negara.

"PDI Perjuangan menyatukan diri dengan seluruh kehendak rakyat itu. Pilkada ini adalah pemilunya rakyat Indonesia. Karena itulah partai menyiapkan para calon kepala daerah dengan sebaiknya agar bisa memenangkan hati rakyat," pungkas Hasto.

Wasekjen DPP PDIP Arif Wibowo mengatakan Pemerintah dan para calon kepala daerah harus mewaspadai potensi masifnya politik uang dalam pilkada di tengah kondisi pandemi covid-19. "Menjadi tugas bersama bagaimana agar kualitas pilkada tidak tercoreng akibat permainan politik uang tersebut," kata Arif.

Selain itu, di luar kapasitas, kapabilitas, personal yang maju sebagai pasangan calon di pilkada kali ini, Arif juga mengingatkan ada faktor lain yang mau tak mau menjadi perhatian dalam rangka pandemi.

"Yakni memastikan mesin politik parpol, bukan hanya PDI Perjuangan saja tapi juga parpol lain, bekerja efektif dan adaptif, saya tekankan soal adaptif ini, terhadap meluasnya pandemi covid-19," pungkas Wakil Ketua Komisi II DPR itu.