JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menyebut gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang baru saja dideklarasikan sebagai oposisi jalanan.
Kemunculan gerakan itu, menurutnya, tidak lebih dari barisan yang ingin mematok bargaining (tawar-menawar) untuk kepentingan Pemilu 2024 nanti. Pasalnya, isu yang mereka tawarkan juga tidak ada yang baru.
"Saya ingin mengatakan bahwa deklarasi KAMI 18 Agustus 2020 tidak lebih dari sekedar oposisi jalanan," kata Boni dalam keterangan tertulis, Selasa, 18 Agustus 2020.
KAMI resmi mendeklarasikan diri pada Selasa, 18 Agustus 2020, di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat. Sejumlah tokoh yang terlibat dalam deklarasi gerakan itu antara lain, Din Syamsuddin, Gatot Nurmantyo, Rocky Gerung, Refly Harun, Achmad Yani, Said Didu, dan Muhsin Alattas.
Menurut Boni, KAMI merupakan oposisi jalanan yang terpisah dari masyarakat. Sebab, para pengusungnya adalah para bekas politisi, birokrat, akademisi kampus, dan aktivis yang sempat menikmati kekuasaan pada periode pemerintahan sebelumnya.
Isu yang diusung oleh KAMI pun, kata Bono, merupakan isu lama dan tak berbeda jauh dari gerakan oposisi pada masa pemerintahan pertama Presiden Jokowi. Tak hanya itu, KAMI juga tidak memilki basis dukungan massa yang memadai.
"Tentu ada salah satu dari tokoh-tokohnya yang berambisi menjadi Capres atau Cawapres (2024). Kalaupun tidak ada, setidaknya mereka bisa menjadi kekuatan yang layak diperhitungkan oleh para kandidat. Artinya, target KAMI politik pragmatis. Saya skeptis dengan misi mereka menyelamatkan Inidonesia,” ujar Boni.
Boni Hargens
Menurutnya, KAMI belum berpotensi menjadi ancaman bagi stabilitas politik dan keamanan negara. Namun, dalam perjalanan waktu ke depan, Boni mengatakan KAMI bisa menjadi ancaman. Setidaknya, hal itu karena tiga alasan:
Pertama, sebagian kelompok pendukung KAMI adalah kelompok ideologis yang pada periode pemilu 2019, termasuk Pilkada DKI Jakarta 2017, memainkan politik identitas. "Kalau KAMI ikut mengamplifikasi politik identitas, maka gerakan mereka berpotensi menjadi ancaman bagi ketahanan ideologi dan demokrasi Pancasila," ujarnya.
Kedua, KAMI muncul di tengah kesibukan pemerintah menangani wabah korona. Gerekan KAMI pun dinilai berpotensi menguras energi pemerintah dan berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan.
Ketiga, lanjut Boni, jika KAMI ikut bermain dalam kampanye pilkada serentak Desember 2020 yang di depan mata, maka ada kemungkinan kehadiran KAMI menjadi masalah tersendiri.
"Propaganda anti pemerintah akan terus menjadi narasi politik yang dominan baik di tingkat lokal maupun nasional," katanya.
Boni menjelaskan, jika KAMI memang mempunyai motivasi dan intensi yang baik untuk merawat demokrasi, seharusnya KAMI memberkan evaluasi dan kritik secara komprehensif dalam bentuk kajian akademik tentang kelemahan kebijakan pemerintah.
"Sejauh ini, ada kesan KAMI adalah barisan sakit hati yang sekedar ingin melawan pemerintah karena faktor dendam politik. Stigma itu tak mudah dihapus. Hanya KAMI sendiri yang bisa meluruskan persepsi macam itu," katanya.
Boni meminta institusi penegak hukum tetap memantau kehadiran KAMI. Pasalnya, kelompok ini tentu membutuhkan dukungan finansial yang memadai selain konsolidasi nonmaterial yang barangkali bersifat ideologis.
"Maka, perlu ada monitoring siapa yang mendanai. Selain itu, kehadiran KAMI juga perlu dikaji dari aspek analisis ancaman untuk mengukur potensi ancaman yang mungkin muncul dalam dinamika politik ke depan," pungkasnya.
