Oleh Bachtiar pada hari Sabtu, 22 Agu 2020 - 13:59:35 WIB
Bagikan Berita ini :

FPKS: Anggaran Negara Untuk Kesejahteraan Rakyat Bukan Untuk Influencer

tscom_news_photo_1598079575.jpg
Anis Byarwati Politikus PKS (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Politikus PKS, Anis Byarwati mengingatkan Pemerintah bahwa anggaran belanja adalah instrumen utama untuk menyejahterakan rakyat bukan jasa influncer.

“Karena itu, tata kelola anggaran yang baik akan menentukan arah kebijakan dan menentukan sejauh mana kita bisa mencapai tujuan kita bernegara,” kata Anis, Sabtu (22/8/2020).

Apalagi di saat sekarang, kata Anis, kondisi ekonomi masyarakat sedang sulit karena semua sektor terdampak pandemi covid 19.

Anis menegaskan, sepantasnya pemerintah menggunakan anggaran belanjanya untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat.


“Artinya, Pemerintah harus punya skala prioritas dalam menggunakan anggaran belanjanya,” tegasnya.

Anis menilai, pengalokasian anggaran untuk influencer menunjukkan pemerintah belum memiliki skala prioritas yang jelas dan tepat.

Anis menambahkan, jauh lebih bermanfaat jika anggaran itu digunakan untuk memberi subsidi BPJS yang dirasakan berat oleh masyarakat bawah.

"Seperti subsidi gas 3 kg, atau untuk penanganan kesehatan masyarakat yang masih dirasakan mahal oleh masyarakat. Masih banyak kebutuhan rakyat yang belum dipenuhi oleh pemerintah,” ungkapnya.

Alih-alih mengalokasikan anggaran untuk influencer, anggota komisi XI DPR RI ini menyarankan kepada pemerintah untuk memperhatikan kelompok tertentu yang secara langsung terlibat dalam penanganan Covid 19 dan kelompok yang terdampak langsung.

“Para petugas pemakaman, para guru ngaji, penjual jasa seperti tukang pijit, lebih layak untuk mendapatkan insentif,” pungkas Anis.

Diketahui, Indonesian Corruption Watch (ICW) pada 20/8/2020 menyatakan pemerintah diduga menggelontorkan anggaran Rp90,45 miliar untuk jasa influencer, baik individu atau kelompok, dengan tujuan memengaruhi opini publik terkait kebijakan.

Peneliti ICW Egi Primayogha mengatakan temuan ICW tersebut merupakan hasil dari data yang dikumpulkan sepanjang 14 hingga 18 Agustus 2020. Salah satu metode yang dipakai adalah menelusuri Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

tag: #apbn  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
IDUL FITRI 2024
advertisement
IDUL FITRI 2024 MOHAMAD HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2024 ABDUL WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2024 AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI 2024 ADIES KADIR
advertisement
Lainnya
Berita

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Optimis MK Kabulkan Gugatan Pilpres

Oleh Sahlan Ake
pada hari Selasa, 16 Apr 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Tim hukum capres-cawapres nomor urut 03 Ganjar-Mahfud optimis gugatan perselisihan hasil Pemilu 2024 dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu diwakilkan salah satu ...
Berita

Ketua Fraksi PKS Soal Serangan Iran: Israel Biang Kerok Konflik dan Instabilitas Dunia

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menyesalkan eskalasi konflik Timur Tengah yang memanas akibat serangan drone-drone dan rudal balistik Iran ke wilayah (pendudukan) Israel. ...