JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Anggota Komisi Keuangan (Komisi XI DPR), Anis Byarwati, menilai program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang digulirkan pemerintah untuk meredam dampak pandemi Covid-19, belum maksimal.
Anis mengatakan program yang diteken Presiden Joko Widodo pada Mei lalu ini realisasi serapan anggarannya hanya mencapai 25 persen. "Kita juga tahu berdasarkan evaluasi, realisasinya sangat tidak maksimal,” kata Anis dalam keterangan tertulis, Ahad, 13 September 2020.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini merinci serapan anggaran untuk beberapa sektor yang masih terbilang rendah, yakni realisasi anggaran perlindungan sosial hanya 49 persen dari yang dianggaran 203,9 triliun, anggaran UMKM yang terlaksana 37 persen dari 123,46 triliun, anggaran kesehatan yang realisasinya hanya 13,38 persen dari alokasinya yang 87,55 triliun.
Selain itu, anggaran untuk kementerian juga menunjukkan indikasi yang sama. Untuk lembaga dan Pemda baru terealisasi 21,6 persen dari dana yang dianggarkan sebanyak 106,11 triliun. Selanjutnya untuk insentif dunia usaha, realisasinya hanya 13 persen dari 120,61 triliun, dan program pembiayaan korporasi bahkan sama sekali belum terealisasi dari anggaran 53,57 triliun.
Berdasarkan data di atas, Anis memprediksi, jika pertumbuhan realisasi hanya 20 persen per bulan hingga akhir tahun, maka realisasinya hanya akan mencapai 50-55 persen.
Anis Byarwati
Lebih jauh, apabila saat ini belum ada yang mencapai 50 persen, maka sampai akhir tahun diperkirakan maksimal hanya 50 persen serapan anggaran yang sudah disediakan. "Artinya akan ada dana lebih dari 300 triliun yang tidak terserap untuk penanganan Covid-19 ini," jelas Anis.
Anggota Badan Legislasi DPR ini menerangkan, rendahnya serapan anggaran tersebut mengakibatkan tujuan utama Program PEN belum terasa dan belum dinikmati masyarakat. "Hal ini tercermin dalam pertumbuhan ekonomi kuartal ke II tahun 2020 yang masih negatif," ujarnya.
Oleh sebab itu, Anis mendorong pemerintah untuk bekerja lebih cermat dalam menggunakan anggaran PEN. Menurut Anis, pemerintah tidak cukup jika hanya mengatakan serius mengatasi Covid-19, namun kenyataannya realisasi anggaran sangat rendah.
"Ini artinya dana yang dianggarkan tidak dibelanjakan sehingga baru antara 13 persen hingga 49 persen saja yang dipergunakan," kata legislator dari dapil DKI Jakarta I ini.
