JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Gelora Indonesia mendukung pasangan Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakoso di Pilkada Kota Solo, Jawa Tengah. Gelora juga mendukung duet Bobby Nasution-Aulia Rahman Rajh di Pilkada Kota Medan, Sumatera Utara.
Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta mengatakan, alasan partainya mendukung putra dan menantu Presiden Jokowi itu lantaran dinamika politik di daerah masing-masing.
“Para pengurus partai di daerah yang lebih mengetahui dinamika tersebut. Itu prinsip dasar dari kebijakan Gelora dalam pilkada ini,” tegasnya. Menurut Anis, majunya Gibran dan Bobby dalam Pilkada 2020 tidak berkaitan dengan keinginan Jokowi untuk membangun dinasti politik di daerah.
Sedangkan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah mengatakan, dukungan partainya kepada Gibran Rakabuming di Pilkada Solo dan untuk Bobby Nasution di Pilkada Medan, bukan berarti melanggengkan dinasti politik kekuasaan.
Menurut Fahri, dalam terminologi negara demokrasi, dinasti politik tidak ada karena semua dipilih melalui prosesi politik, bukan warisan kekuasaan secara turun-temurun. “Dalam negara demokrasi tidak akan terjadi dinasti politik, sebab kekuasaan demokratis tidak diwariskan melalui darah secara turun temurun," ujar Fahri, seperti dikutip dari laman resmi Partai Gelora Indonesia.
"Namun, dia dipilih melalui prosesi politik, orang yang masuk prosesi politik itu, belum tentu menang dan belum tentu juga kalah,” imbuh politikus kelahiran Sumbawa itu.
Fahri menjelaskan, Indonesia sendiri juga pernah dipimpin oleh dinasti politik yang menurunkan kekuasaan secara turun-temurun melalui darah seorang raja, yakni pada masa Kerajaan Mataram kuno yang dipimpin Syailendra, Kerajaan Majapahit hingga Kerajaan Mataram baru yang dipimpin Panembahan Senopati (Danang Sutawijaya).
“Kalau sekarang di Indonesia, satu-satunya dinasti politik yang tersisa, ya Dinasti Hamengkubuwono di Yogyakarta sebagai kelanjutan Kerajaan Mataram baru. Itu pun kekuasaanya disamakan dengan gubernur, harusnya dinasti itu dipertahankan sebagai kekuatan simbol saja, tidak perlu diberi kekuasaan yang bertanggung jawab publik,” katanya.
