JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pada Kamis (15/10) melakukan peluncuran dan deklarasi jejaring Pancamandala bersama dengan puluhan elemen di Provinsi Banten. Acara ini sekaligus ditandai dengan Deklarasi Pembumian Pancasila di Bumi Banten yang bertempat di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin (SMH) Banten.

Peluncuran dan deklarasi itu dihadiri oleh puluhan peserta yang terdiri dari sejumlah elemen di Banten. Di antaranya berasal dari kalangan Perguruan Tinggi (Akademisi), TNI/Polri, Pemerintahan, tokoh agama, tokoh masyarakat, media massa, hingga organisasi kemasyarakatan.

Selain itu, juga dihadiri langsung Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof. KH. Yudian Wahyudi, Gubernur Banten Wahidin Halim, Rektor UIN SMH Banten, Prof. Fauzul Iman, Direktur Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama Elfrida Siregar BPIP, dan Direktur Sosialisasi dan Komunikasi BPIP M. Akbar Hadi Prabowo.

Dalam sambutannya, Kepala BPIP Prof Yudian Wahyudi mengatakan, di antara tugas dan fungsi BPIP adalah melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) secara menyeluruh dan berkelanjutan serta melaksanakan sosialisasi dan kerja sama antar lembaga tinggi negara, Kementerian atau lembaga, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat dan komponen masyarakat lainnya.

Karena itu, kata Yudian, jejaring Pancamandala adalah bagian dari ikhtiar BPIP untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk bekerja sama dalam pengendalian PIP secara sinergis, efektif, efisien dan berdampak luas.

Yudian menjelaskan mengenai konsep Pancamandala. Panca, kata dia, melambangkan kelima sila. Sedangkan Mandala merupakan konsep geometris yang ada dalam berbagai tradisi spiritual dunia yang merepresentasikan kosmos secara simbolik.

"Sebagai simbol dari kosmos atau semesta yang besar, mandala menyiratkan makna keutuhan (wholeness) yang menyambungkan “the finite” (jasadiah, sensible things) dengan “the infinite” (ruhaniah, beyond the sensible)," kata Yudian.

Menurut Yudian, gambaran ini sesuai dengan kompleksitas ancaman dan persoalan kebangsaan kekinian. Yaitu, perlunya melihat suatu persoalan secara utuh, menimbang kelebihan dan kekurangan yang ada demi mencari pemecahan yang komprehensif atas tantangan tersebut.

Mantan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta itu menyebutkan persoalan yang menjadi tantangan saat ini adalah tingginya angka penyalahgunaan narkoba, kemiskinan yang meningkat setelah pandemi, dan kekhawatiran meningkatnya intoleransi dan ancaman terhadap kerukunan umat beragama.

Namun, di sisi lain, publik juga harus melihat banyak prakarsa positif dan best practice di berbagai tingkatan masyarakat dalam penanganan problem sosial, diantaranya yaitu program-program pemerintah seperti Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) menjadi platform inklusi sosial terutama untuk warga miskin.

"Tak kurang 14 juta orang miskin dilindungi dalam JKN-KIS dan terhindar dari kemiskinan yang lebih parah," kata Yudian.

Menurutnya, tokoh-tokoh agama dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di berbagai daerah menjadi pilar penting harmoni sosial. Kemudian, perguruan Tinggi berperan merumuskan kurikulum yang tidak hanya meningkatkan skil untuk berkompetisi di dunia kerja, tetapi juga membentuk ketangguhan karakter alumni yang resilient dan berwawasan nusantara.

Yudian melanjutkan, program-program sosialisasi dan pembinaan ideologi Pancasila yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Masyarakat (Kesbangpolmas) juga turut membantu terciptanya ketertiban sosial. Sementara untuk dunia usaha, yang bisa diandalkan dalam menyerap tenaga kerja dan memberikan upah yang layak, turut menciptakan “rasa aman” di tingkat pekerja maupun komunitas.

Yudian kemudian mendorong penguatan prinsip "jogo tinggi" atau jaga tetangga, yang merupakan prinsip semangat berbagi yang tinggi di tingkat komunitas untuk saling menolong di saat pandemi.

"Seperti mengikat sayuran dan lauk di pagar kantor kelurahan yang bisa diambil secara cuma-cuma untuk yang membutuhkan atau gerakan kebun komunitas," kata Yudian.

Sebab itu, pemilik dan pengasuh Pondok Pesantren Nawasea Yogya ini mengatakan, pihaknya ingin merangkum beragam pengalaman, inovasi, terobosan di berbagai level masyarakat dalam jejaring yang disebut Jejaring Pancamandala.

"Kami berharap jejaring ini menjadi wadah berkumpul, berbagi tips, berkoordinasi, bekerja sama dalam rangka menjaga harmoni sosial, utamanya terkait Pembinaan Ideologi Pancasila. Melalui wadah ini, apa yang sebelumnya tidak tampak karena bekerja sendiri-sendiri, setelah berjejaring menjadi pengalaman yang nyata dalam pemecahan problem sosial," jelasnya.

Guru Besar Filsafat Hukum Islam ini menerangkan, dalam istilah diplomasi, jejaring Pancamandala ini diharapkan bisa berperan sebagai multitrack diplomacy (diplomasi dengan beragam jalur).

Jejaring Pancamandala ini diharapkan menjadi wadah yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, membuka ruang-ruang partisipasi yang lebih besar, sehingga pemecahan atas tantangan dan persoalan sosial bisa diselesaikan secara lebih cepat.

Selain itu, lanjut Yudian, Pancamandala juga diarahkan untuk bersama-sama dalam upaya pembinaan Pancasila. Hal ini, kata Yudian, lebih berdampak besar karena semua pihak merasa memiliki dalam mengarusutamakan Pancasila.

Sementara itu, Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Prof. Fauzul Iman mengatakan, Pancamandala merupakan kolaborasi yang tepat. Penamaan nilai Pancasila yang dikolaborasikan bersama kampus, misalnya, akan lebih menyentuh banyak kalangan, terutama mahasiswa.

"Sehingga, dinamika nilai-nilai Pancasila itu akan tetap berformulasi dengan baik dan obyektif karena yang mewadahi dan menindaklanjuti dari program ini adalah para akademsi dengan lima lingkaran tadi sehingga bobotnya luar biasa," jelasnya.

Lebih jauh Fauzul mengungkapkan, kolaborasi tersebut merupakan langkah yang strategis mengingat Indonesia memiliki penduduk yang majemuk. Ia berharap semua elemen masyarakat memiliki akselerasi dan peran sesuai bidangnya dalam membumikan nilai-nilai Pancasila.

"Menurut saya ini tindakan nyata BPIP, dalam mengakselerasi peran dalam membumikan Pancasila," katanya.