JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Ketua PA 212 Slamet Maarif mengatakan, pihaknya berencana menggelar reuni 212 Desember mendatang. Reuni 212 kali ini seiring dengan kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Muhammad Rizieq Shihab ke Indonesia.
Slamet mengklaim, pihaknya sudah memberikan surat permohonan ke pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait penggunaan kawasan Monas sebagai lokasi reuni 212. Menurut pria yang sebelumnya juga dikenal sebagai Juru Bicara FPI tersebut, surat permohonan sudah dilayangkan ke DKI sejak tiga bulan lalu. Rencana ini menimbulkan perdebatan, apakah cocok dengan kondisi pandemi seperti yang terjadi saat ini.
Tunggu Sikap Anies
Mengutip RRI, Jumat, 13 November 2020, Kepala Seksi Pelayanan Informasi Unit Pengelola Kawasan (UPK) Monumen Nasional (Monas) Irfal Guci mengatakan, keputusan akhir ada pada Gubernur DKI Anies Baswedan.
Ia menyatakan Monas juga masih tutup. "Yang menutup juga Pak Gubernur, kita serahkan lagi ke Pak Gubernur seperti apa," katanya.
Irfal menambahkan, pihak UPK Monas tidak pernah memberikan kewenangan perizinan keramaian selama pandemi Covid-19.
Semua izin keramaian, kata dia, berada di tangan Anies Baswedan langsung selaku Gubernur DKI Jakarta
Berbagai tanggapan muncul atas rencana ini.Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie menyatakan tidak setuju dengan rencana pertemuan itu. "Mohonlah kearifan, warga yang tidak setuju, apalagi yang non muslim mungkin lebih banyak merasa tidak nyaman. Tolong bertoleransi," kata Jimly dikutip dari cuitannya, Jumat (13/11/2020).
Ia lantas menyarankan agar pemerintah mengambil tindakan mengenai rencana pertemuan yang melibatkan orang banyak di tengah pandemi ini. "Menteri mesti koordinasi dengan Pemda," imbuh Jimly menyarankan.
Cuitan Jimly soal ucapan Ustaz Haikal Hassan. (Twitter/@JimlyAs)
Cuitan Jimly soal ucapan Ustaz Haikal Hassan. (Twitter/@JimlyAs)
PA 212 Kirim Surat ke Anies soal Reuni Akbar
Pihak pengelola Monumen Nasional atau Monas membenarkan sudah menerima surat permohonan dari Persaudaraan Alumni/PA 212 untuk menggunakan kawasan Monas sebagai tempat reuni akbar. Bahkan surat itu sudah disampaikan ke Gubernur Anies Baswedan.
Sebelumnya, dalam sebuah potongan video yang dibagikan akun Twitter @Aiek_Channel, Babe Haikal membandingkan Pilkada dan Reuni 212.
"Kalau Pikada tetap digelar, kita juga tetap gelar Reuni 212. Kalau Bapak menghargai enggak bikin Pilkada, kita juga menghargai enggak bikin Reuni. Tapi karena Bapak sudah putuskan bikin Pilkada, kita juga bakal bikin Reuni 212, bahkan lebih besar!" kata Haikal Hassan dalam potongan video itu.
Sikap PDIP
Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur Anies Baswedan untuk mengkaji secara matang sebelum memberikan rekomendasi kawasan Monumen Nasional (Monas) sebagai tempat kegiatan Reuni Akbar oleh Persaudaraan Alumni (PA) 212.
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono menjelaskan bahwa permintaan tersebut bukannya tanpa alasan karena saat ini Monas masih ditutup untuk umum di masa pandemi Covid-19.
"Ya pemprov harus melakukan kajian yang matang untuk bisa merekomendasikan izin pemanfaatan Monas. Itu saja," ucap Gembong saat dikonfirmasi pewarta di Jakarta, Kamis (12/11/2020).
PKS Setuju
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi yang juga politisi PKS setuju dengan Reuni 212. Suhaimi mengatakan, apabila Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tetap bersikukuh untuk memberikan izin, maka yang harus dipastikan tidak terjadi lagi kerumunan massa. "Dan untuk acara berikutnya diantisipasi agar aturan (protokol kesehatan) tidak banyak terlanggar," kata Suhaimi.
Dia mengatakan, Fraksi PKS sendiri mendukung acara reuni yang diselenggarakan PA 212 tersebut.
Akan tetapi, lanjut Suhaimi, dukungan tersebut diikuti dengan syarat tetap memperhatikan protokol kesehatan dan aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang saat ini masih berlaku di DKI Jakarta.
"Sama seperti kegiatan yang ada disesuaikan dengan aturan yang ada. Kalau PSBB ini kan masih diperpanjang kan, maka disesuaikan dengan itu," kata dia.
