Oleh Bachtiar pada hari Selasa, 17 Nov 2020 - 08:12:02 WIB
Bagikan Berita ini :

Usulan dari Menterinya Ditolak, Golkar: Pemerintah dan DPR Harus Duduk Bareng, Soal Apa?

tscom_news_photo_1605575522.jpg
Mukhtarudin Anggota komisi VI DPR RI dari fraksi partai Golkar (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Mukhtarudin mendesak, pemerintah dan DPR duduk bareng agar industri otomotif bisa berjalan sebagaimana mestinya terkait usulan Kemenprin meminta pajak 0 % bagi mobil baru.

"Usulan Kemenperin, jika usulan tersebut dijalankan pemulihan ekonomi di sektor industri otomotif akan jauh lebih terasa dampaknya, karena melibatkan banyak pelaku usaha dalam negeri termasuk sektor IKM," kata Politikus Golkar itu, Senin (16/11/2020).

Kenyataannya, keinginan itu ditolak oleh Menkeu Sri Mulyani dengan alasan, Bendahara Negara itu ingin insentif pajak bagi industri diberikan secara luas dan merata.

"Pemberian relaksasi pajak mobil baru ini merupakan upaya menstimulus pasar sekaligus mendorong pertumbuhan sektor otomotif di tengah masa pandemi Covid-19," katanya.

Mukhtarudin mengatakan, Kemenkeu sebaiknya bisa kembali mempertimbangkan dengan melakukan kalkulasi lagi terhadap usulan pemberlakuan pajak nol persen mobil baru tersebut atau memberikan insentif lainnya yang bisa secara langsung dirasakan oleh para pelaku industri otomotif di dalam negeri.

"Dengan bergerak industri otomotif, maka akan mengurangi angka pengangguran. Selain itu, industri-industri kecil dan menengah seperti sparepart mobil atau ban yang terkait dengan otomotif juga akan ikut tumbuh dan berkembang," katanya.

tag: #partai-golkar  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
BANK DKI JACKONE
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DREAL PROPERTY
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement