JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan kalau sebaiknya Data Terpadu Kesehjateraan Sosial (DTKS) dikelola oleh Kementerian Sosial.

Marwan menilai sudah sepatutnya bahwa pembaharuan DTKS itu dikelola di Kemensos tidak di Badan Pusat Statistik (BPS) seperti saat ini.

Hal tersebut, diperkuat dengan keberhasilan yang diraih oleh Kemensos, dalam penyaluran bansos Covid-19 saat ini dengan serapan anggaran yang tinggi.

"Kemensos patut diacungi jempol kinerja nya dalam penyaluran bansos Covid-19, dimana Kemensos telah berhasil melakukan penyerapan anggaran sebesar 90,71 persen. Sehingga Komisi VIII sangat mendukung agar data kemiskinan itu dikelolah oleh Kemensos saja bukan BPS lagi," kata Marwan Dasopang pada diskusi "Bantuan Sosial Sudahkah Tepat Sasaran" di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2020).

Politisi PKB tersebut juga menyatakan kalau data penerima bantuan sosial harus terus disisir supaya dapat menimalisir kesalahan penyaluran data di masyarakat.

"Tentu perbaikan data harus terus dilakukan dan terus diperbaharui," tekannya.

Sedangkan, Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan kalau Kementerian Sosial (Kemensos) akan meningkatkan angka kemiskinan menjadi 41 juta keluarga.

Pada data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Indonesia yang nantinya menjadi data induk (Big Data), sasaran penyaluran bantuan sosial (Bansos) di Indonesia.

"Sudah mendapatkan persetujuan dari DPR melalui komisi VIII, bahwa di tahun 2021 mendatang akan dilakukan pembaharuan DTKS dari sebelumnya berjumlah 29 juta keluarga miskin. Meningkat menjadi 41 juta keluarga," kata Juliari pada diskusi "Bantuan Sosial Sudahkah Tepat Sasaran" melalui siaran virtual, Kamis (19/11/2020).

Politisi PDIP tersebut menyebut kalau kelak melalui pembaharuan DTKS itu ,Indonesia akan memiliki data induk yang menjadi sasaran penyaluran bansos dari Pemerintah melalui masing-masing Kementerian, maupun badan usaha milik negara (BUMN).

"Jadi nantinya dalam hal penyaluran bansos baik itu dari kementerian dan BUMN, sasaran penyaluran nya itu melalui data DTKS yang telah diperbaharui ini. Sehingga diharapkan tidak ada lagi kesalahan sasaran penyaluran bansos," pungkasnya.