JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Byarwati, resmi dilantik menjadi Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan DPP PKS Periode 2020-2025. Pelantikan ini dilakukan langsung oleh ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf Al-Jufry pada acara Musyawarah Nasional V PKS yang dilaksanakan di Bandung Barat, Jawa Barat.

Mengawali tugasnya sebagai Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan, Anis menyampaikan sejumlah rencana dan misi yang akan dijalankannya di Bidang Ekonomi dan Keuangan. Anis mengatakan bahwa PKS sejatinya sudah memiliki pijakan yang kuat dengan posisinya sebagai partai oposisi.

PKS, kata dia, sudah memiliki Platform Kebijakan PKS. Platform ini merupakan dokumen yang merefleksikan visi, misi, program, dan sikap partai terhadap persoalan kebangsaan. Platform PKS menjadi inspirasi dan motivasi utama dalam perumusan sikap dan kebijakan partai.

Demikian juga di Bidang Ekonomi dan Keuangan, Anis melanjutkan, platform menjadi filosofi dasar semua kebijakan maupun program yang akan dirumuskan dan menjadi acuan dalam menentukan sikap terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

“Sehingga, setiap analisis kebijakan yang dilakukan Bidang Ekonomi dan Keuangan DPP akan selalu merefleksikan ide dan gagasan yang terdapat dalam platform PKS ini secara kuat,” kata Anis seperti dikutip dari siaran pers DPP PKS, Senin (30/11/2020).

Anggota Komisi XI DPR ini menuturkan, PKS memiliki cita-citakan institusi ekonomi berkeadilan, yaitu ekonomi yang inklusif, egaliter, memberikan hak yang sama terhadap seluruh elemen masyarakat, ekonomi yang tidak elitis, tidak monolitis, dan tidak oligarki. “Ini adalah perekonomian yang dilandasi persaingan usaha yang sehat dan setara bagi seluruh pelaku usaha. Tujuannya jelas, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas,” terangnya.

Dia juga menegaskan bahwa ekonomi berkeadilan yang tercantum dalam platform, mendorong tumbuhnya ekonomi yang berbasis knowledge yang menumbuhkan competitive advantage atau keunggulan kompetitif berdasarkan kelimpahan sumber daya alam yang tersedia. “Bukan sekedar ekonomi berbasis sumber daya alam,” ujarnya.

Oleh karena itu, ekonomi berkeadilan ini mensyaratkan tumbuhnya SDM unggul yang memiliki nilai tambah dan daya saing dari berbagai produk ekonomi nasional kita. Semua itu terbingkai dalam sistem inovasi nasional. Tugas utama dari Bidang Ekonomi dan Keuangan, mewujudkan apa yang dicita-citakan PKS dalam platform tersebut.

Doktor ekonomi Islam ini juga menekankan bahwa program Bidang Ekonomi dan Keuangan periode 2020-2025 yang dipimpinnya, dipastikan akan meneruskan apa yang sudah dikerjakan oleh Bidang Ekonomi dan Keuangan diperiode-periode sebelumnya.

“Kesinambungan program harus dijaga, agar semakin memantapkan posisi PKS sebagai partai oposisi. Dan yang juga penting, PKS harus memberikan alternatif pemikiran-pemikiran ekonomi yang tujuannya adalah untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik,” pungkasnya.