JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Di tengah pandemi Covid-19, para anggota DPRD DKI Jakarta justru mengusulkan kenaikan pendapatan. Niat ini menimbulkan perdebatan bahkan kecaman dari masyarakat.

Pendapatan setiap anggota DPRD DKI Jakarta diusulkan menjadi Rp 8.383.791.000, dalam setahun pada 2021. Jika dibagi 12 bulan, setiap anggota DPRD DKI Jakarta bisa mengantongi pendapatan sebesar Rp 698.649.250 per bulan. Angka yang fantastis di tengah penderitaan rakyat saat ini. Pendapatan tersebut terdiri dari pendapatan langsung, pendapatan tidak langsung, serta anggaran kegiatan sosialisasi dan reses.

Rencana kenaikan pendapatan anggota DPRD ini menjadi pembicaraan seru masyarakat. Bagaimana sikap partai-partai di DPRD DKI Jakarta? Inilah rangkuman suara dari beberapa partai tentang rencana kenaikan gaji itu. Umumnya mereka membantah ada kenaikan gaji tapi yang benar adaalh kenaikan anggaran kegiatan.

Gerindra

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik yang berasal dari Partai Gerindra menyatakan tak ada kenaikan gaji anggota dewan. Menurut dia, anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI sebesar Rp888 miliar merupakan keseluruhan kegiatan dewan di Kebon Sirih selama satu tahun. Menurutnya, kenaikan tersebut terjadi karena terdapat penambahan kegiatan dalam RKT DPRD DKI tersebut. "Angka Rp888 miliar untuk keseluruhan kegiatan. Ini bukan gaji dewan. Kalau gaji Rp800 juta sebulan mantap dong," kata Taufik di Jakarta, Selasa (1/12) dikutip dari Antara.

Golkar

Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengungkap tidak ada kenaikan gaji DPRD dalam usulan rancangan Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta. "Saya tegaskan bahwa gaji tidak naik, yang naik itu tunjangan yang sesuai dengan ketentuan dan batasan serta aturannya," kata Basri melalui pesan singkat, Rabu (2/12/2020).

Basri mengatakan, tidak bisa seenaknya dikatakan pendapatan DPRD DKI naik, karena tunjangan yang diperoleh DPRD DKI sudah tiga tahun tidak dinaikkan. "Tunjangan sendiri sudah hampir 3 tahun belum ada penyesuaian lagi, itu yang kita naikkan," kata Basri.

Dia menilai wajar terjadi kenaikan karena kegiatan dewan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Itulah yang banyak dinaikan dan semua dana dikelola oleh sekretaris dewan bukan anggota.

Demokrat

Ketua Komisi Pemerintahan DPRD DKI Jakarta Mujiyono yang berasal dari Fraksi Demokrat mengatakan usulan kenaikan tunjangan legislator telah disetujui oleh semua fraksi dalam rapat pimpinan. Mujiyono menuturkan usul kenaikan tunjangan dewan pertama kali muncul dalam rapat pimpinan gabungan panitia khusus rencana kerja tahunan (RKT) dan revisi tata tertib dewan.

Saat rapat, seluruh fraksi setuju. Setelah disetujui semua legislator, pansus dibentuk membahas RKT itu.

Seluruh wakil fraksi dalam pansus RKT menyetujui usul tunjangan dan menandatangani notulensi.

Total tambahan di Sekretariat DPRD mencapai Rp 620 miliar, yang Rp 580 miliar di antaranya untuk berbagai kegiatan dewan selama setahun. Sejumlah kegiatan yang akan dilakukan dewan tahun depan di antaranya sosialisasi pra Raperda, sosialisasi kebangsaan, kunjungan kerja dalam provinsi, bimbingan teknis fraksi dan kunjungan lapangan komisi.

Selain itu, ada tambahan kuantitas kegiatan sosialisasi perda dari satu kali dalam sebulan menjadi empat kali. "Uangnya juga tidak masuk kepada kami, tapi ke pihak ketiga yang sudah mendapatkan persetujuan DPRD."

PDIP

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Ima Mahdiah mempertanyakan isu gaji DPRD DKI Jakarta sebesar Rp 700 juta per bulan. Ia menantang publik untuk memberikan data terkait gaji senilai ratusan juta yang mengalir ke rekening anggota dewan tiap bulan.

Ia mempertanyakan data mengenai gaji anggota dewan Rp 700 juta per bulan."Tolong gaji sebulan Rp 700 juta itu data dari mana? Kasih lihat ke saya," jawab Ima lewat akun @imadya.

PKS

Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Achmad Yani mengatakan, usulan kenaikan rancangan anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta masih kecil dibandingkan jumlah APBD yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta. "Kita lihat di DKI Jakarta sebenarnya kalau melihat dari APBD kita ini kecil ya," kata Achmad, Rabu (2/12/2020).

Achmad mengatakan, usulan kenaikan anggaran RKT tersebut masih sesuai dengan peraturan yang mengatur batas penggunaan APBD untuk kegiatan Dewan sampai 5 persen.

PSI

Adalah Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta Michael Victor Sianipar yang menyatakan menolak kenaikan pendapatan tersebut. Meski PSI sendiri mendapat serangan dari partai lain karena partai ini kabarnya sempat setuju pada tahap pembahasan

Tapi setelah ramai diributkan orang, PSI menyatakan menolak atas kenaikan gaji anggota DPRD ini..

"Kami dari pihak DPW PSI memutuskan menolak anggaran ini. Keadaan ekonomi sedang berat. Pengangguran melonjak," kata Michael Victor Sianipar.