Berita
Oleh Sahlan Ake pada hari Rabu, 06 Jan 2021 - 18:02:19 WIB
Bagikan Berita ini :

Petisi Mensos Juliari Dihukum Mati Digaungkan

tscom_news_photo_1609930939.jpg
Aksi Menuntut Jualiari Dihukum Mati (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Komnas Bansos mendesak agar mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dijatuhkan hukuman mati dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos).

"Kami sebagai masyarakat menilai bahwa perbuatan tersangka Juliari telah merampas hak-hak rakyat
miskin yang sedang mengalami masa-masa sulit selama pandemi Covid19, yaitu sudah tertular penyakit dan sampai kehilangan mata pencaharian," kata PurwantiniKoordinator Aksi di Jakarta, Rabu (6/1/2021).

Bantuan dari pemerintah ini, kata Purwantini sangat berharga untuk masyarakat yang terdampak Covid-19.

"Ini membuat bantuan yang kami terima menjadi sangat berarti bagi kehidupan kami. Ironisnya, bantuan yang menjadi hak kami orang miskin justru dikorupsi oleh Menteri Sosial Juliari dan kroninya," kata ia.

"Perbuatan Juliari sebagai Menteri Sosial sangat menyakiti rakyat miskin, sangat biadab dan sangat
bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu kami menuntut hukuman mati kepada
Juliari dan tersangka korupsi Bansos lainnya," tambahnya.

tag: #juliari-batubara  #mensos  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DD BERBAGI
advertisement
HUT RI M HAEKAL 2026
advertisement
HUT RI SOKSI 2026
advertisement
HUT RI H. IWAN D ARAS 2026
advertisement
HUT RI BAMBANG PATIJAYA
advertisement
HUT RI A NAJIB 2026
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Patrice Sebut Banyak Kader Partai Lain Ingin Gabung Hanura

Oleh Sahlan Ake
pada hari Rabu, 02 Sep 2026
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Task Force Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura Patrice Rio Capella mengungkapkan, banyak kader partai lain mulai melirik Hanura. Namun, pihaknya belum mau ...
Berita

SEMMI Jakarta Raya Pertanyakan Dasar Putusan Hakim PA Jakpus, Kasus Apa?

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) — Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 85/Pdt.G/2025/PA.JP menjadi perhatian publik, khususnya terkait objek harta yang disebut berstatus Sertifikat Hak Milik ...