JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Wakil Ketua MPR-RI sekaligus Anggota DPR-RI Komisi VIII Hidayat Nur Wahid mengkritisi perubahan Susunan Organisasi Tata Kerja Kementerian Sosial yang menghapuskan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin (PFM) dan Badan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Sosial dari struktur organisasi Kemensos.

Hidayat karib disapa HNW menolak penambahan jabatan Wakil Menteri Sosial yang telah dimungkinkan melalui Perpres Nomor 110 Tahun 2021.

“Jika Badan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Sosial yang sangat diperlukan untuk penyiapan dan peningkatan kinerja Kemensos dihapus, juga Ditjen PFM yang selama ini mengelola anggaran bansos terbesar di Kementerian Sosial dihapuskan dengan alasan perampingan organisasi, sementara di saat yang sama dibuka peluang munculnya jabatan baru Wakil Menteri Sosial padahal tidak dibutuhkan, maka tentu ini hal yang tidak rasional, dan tidak sesuai dengan prinsip birokrasi yang ramping dan efektif sebagaimana yang dijanjikan Presiden Jokowi,” tegas HNW pasca Rapat Kerja Komisi VIII dengan Kementerian Sosial, Rabu (19/1/2022).

Politisi PKS ini mengingatkan, Ditjen PFM di tahun 2022 mengelola anggaran sebesar Rp 45 Triliun untuk dua program bansos utama Kemensos, yakni Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

"Di tahun 2021 di mana kasus covid-19 memuncak, bahkan Ditjen tersebut juga mengelola bansos tunai, bansos sembako PPKM, dan program sembako kemiskinan ekstrem. Meskipun masih terdapat beberapa evaluasi, keseluruhan bansos tersebut telah berhasil disalurkan kepada lebih dari 95% keluarga penerima manfaat," ungkapnya.

HNW mengaku khawatir jika Ditjen PFM dihapuskan dan program-programnya dileburkan ke dalam struktur Kemensos lainnya, maka akan ada proses penyesuaian dan adaptasi yang menyebabkan penyaluran bansos menjadi semakin terkendala dan waktu yang makin panjang, dengan akurasi yang bermasalah, sementara Rakyat yang berhak menerima manfaat dari program itu makin meningkat jumlah dan keperluannya.

“Apalagi Bu Menteri Sosial ketika hari ini menjelaskan ke Komisi VIII DPR-RI terkait konsep peleburan bansos dari Ditjen PFM ke ditjen lainnya juga masih sangat abstrak, dan menuai kritik tajam dari Komisi VIII DPR, hingga diminta untuk menyampaikan kembali secara tertulis dan lebih sistematis, dan akan dilaksanakan FGD khusus untuk membahas dan merumuskan masalah tersebut,” sambungnya.

HNW yang juga Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini mendesak agar Menteri Sosial lebih fokus mengatasi beragam persoalan yang ada di Kemensos, dengan tidak menambah persoalan baru dengan menghapuskan Ditjen PFM dan mencari-cari bentuk baru penyaluran bantuan sosial yang masih spekulatif ditengah kondisi sosial akibat covid-19 yang makin berat.

"Misalnya terkait upaya integrasi bantuan sosial dengan menggabungkan berbagai semesta data bansos. Hal ini potensial menimbulkan munculnya data ganda yang di satu sisi adalah baik karena menunjukkan tiap fakir-miskin menerima lebih dari satu bansos sebagai bagian dari integrasi, namun di sisi lain menunjukkan kerawanan terhadap bansos yang tidak tepat sasaran," tandasnya.

HNW juga menekankan, penagihan dan pembuatan kesepahaman dengan Bank penyalur yang menahan realisasi bansos lantaran urusan-urusan administratif penting segera diselesaikan.

"Sebab banyak fakir-miskin yang mengalami kendala dalam hal dokumen kependudukan dan akses terhadap rekening bansos dan pola berhubungan dengan perbankan," ungkapnya.

Selain itu, menurutnya, usulan program atensi anak yatim/piatu senilai Rp 11,3 Triliun untuk 4 juta anak yang sudah disepakati oleh Mensos dan Komisi 8, dan sudah tersampaikan ke publik, juga harus segera direalisasikan oleh Mensos, melalui koordinasi dan kolaborasi yang lebih intensif dengan Kemenkeu dan Bappenas.

“Masalah-masalah tersebut jika diseriusi pasti membutuhkan fokus mendalam, melalui tim yang solid, yang tidak mungkin diselesaikan jika Mensos juga harus menyiapkan skema bansos baru dengan adanya pergeseran kewenangan antar Ditjen akibat penghapusan Ditjen PFM. Daripada seluruh urusan tersebut tidak teratasi maksimal dan potensial menimbulkan masalah-masalah baru yang tidak membantu negara melaksanakan kewajiban terhadap warga yang berhak mendapat manfaat, maka lebih baik perubahan SOTK dibatalkan saja melalui penerbitan revisi terhadap Perpres 110/2021,” pungkas HNW.