Berita
Oleh Rihad pada hari Selasa, 12 Jan 2021 - 17:34:51 WIB
Bagikan Berita ini :

Raja Malaysia Nyatakan Darurat, Kritik Bermunculan

tscom_news_photo_1610447691.png
Raja Malaysia Sultan Abdullah (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Raja Malaysia Sultan Abdullah mengumumkan pemberlakuan situasi darurat di seluruh negara, Selasa (12/1/2021). Saat ini Malaysia berhadapan dengan gelombang baru corona yang penambahan kasusnya mencapai ribuan orang per hari.

"Sultan Abdullah berpendapat bawah wabah COVID-19 berada pada tahap sangat kritis sehingga membutuhkan pemberlakuan keadaan darurat," bunyi pernyataan Kerajaan Malaysia seperti dikutip dari AFP.

Keputusan tersebut diambil usai PM Muhyiddin Yassin bertemu empat mata dengan Raja. Saat itu Muhyiddin meminta Raja mengambil langkah tersebut. Keadaan darurat di Negeri Jiran akan berlangsung sampai 1 Agustus 2021. Namun, kebijakan itu bisa dicabut jika penambahan kasus menurun. Dengan berlakunya situasi darurat, maka kegiatan politik di Malaysia termasuk di parlemen akan ditangguhkan.

Sehari sebelumnya, Muhyiddin mengumumkan lockdown di Kuala Lumpur dan lima negara bagian. Lockdown hampir memberhentikan seluruh kegiatan di Malaysia.

Pemerintah setempat hanya mengizinkan bisnis penting seperti swalayan atau medis boleh beroperasi. Saat ini terdapat 138.224 kasus infeksi virus corona di Malaysia. Sebanyak 555 diantaranya meninggal dunia.

Sejak awal 2021 per harinya penambahan kasus di Malaysia berkisar di angka 2.000 sampai 3.000-an kasus.

Kritik

Namun, para kritikus mengungkapkan kekhawatiran bahwa deklarasi itu adalah langkah awal untuk mempertahankan kekuasaan oleh Muhyiddin yang dapat mengikis kebebasan sipil.

Marina Mahathir, seorang aktivis dan putri Mahathir Mohamad, menulis di Twitter bahwa deklarasi darurat adalah "deklarasi kegagalan". "Kegagalan menangani pandemi, kegagalan pemerintahan, kegagalan peduli pada masyarakat," tulisnya.

Kritik lain juga disampaikan oleh aktivis lainnya. "Deklarasi keadaan darurat tampaknya sebagai upaya lain oleh Muhyiddin untuk mempertahankan kekuasaan, memblokir pemilihan dan menghapus pengawasan parlemen, daripada menangani pandemi secara serius," demikian cuitan Josef Benedict dari Civicus, aliansi global organisasi masyarakat sipil dan aktivis. "Hari yang gelap untuk demokrasi," lanjutnya dalam cuitannya di Twitter. "Kegagalan menangani pandemi, kegagalan pemerintahan, kegagalan peduli pada masyarakat," katanya.

tag: #malaysia  #covid-19  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
BANK DKI JACKONE
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DREAL PROPERTY
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement