JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimukti Yudhoyono (AHY) menyebut ada pejabat negara dalam pemerintahan Joko Widodo yang berusaha melakukan kudeta terhadap kepemimpinannya.
Bahkan para kader Partai Demokrat menyebutkan pejabat lingkar Istana tersebut adalah Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang berupaya melakukan kudeta terhadap AHY. Salah satu motifnya diduga soal Pilpres 2024.
Terkait hal itu, Ketum Demokrat AHY langsung mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi. Isinya ingin mengklarifikasi dugaan keterlibatan pejabat di lingkaran kekuasaan terdekat Presiden untuk mengkudeta Ketua Umum Partai Demokrat.
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga, mengatakan bahwa AHY sudah sangat santun dalam menyampaikan isi suratnya untuk Presiden Jokowi. Dan juga AHY meminta klarifikasi bahwa bukan bermaksud melibatkan Presiden dalam persoalan internal Partai Demokrat.
“Cara AHY menyampaikan permohonan klarifikasi kepada Jokowi sangat santun dan cenderung indirect. AHY tampak kental menggunakan kultur Jawa dalam menyampaikan adanya gangguan terhadap partainya, terutama terhadap dirinya sebagai ketua umum. Pesan yang disampaikan semata untuk meminta klarifikasi tanpa berkamsud melibatkan Presiden dalam persoalan internail Partai Demokrat, AHY hanya ingin menegaskan bahwa Jokowi bukanlah pemimpin yang suka mencampuri internal partai politik,” kata Jamiluddin kepada wartawan, Selasa (2/2/2021).
Jamiluddin juga mengatakan sebaiknya Presiden Jokowi merespon permohonan klarifikasi AHY ke Istana, agar permasalahan ini selesai dengan elegan.
“Pertemuan itu sebaiknya dilaksanakan secepatnya, agar persoalan dugaan keterlibatan orang dekat Jokowi di internal Partai Demokrat tidak menjadi bola liar. Jangan sampai isu ini dimanfaatkan para petualang politik untuk membuat negeri ini menjadi gaduh,” tandasnya.
Selain itu menurut Jamailuddin juga jika Presiden Jokowi mengundang AHY untuk mengklarifikasi persoalannya,
"Nantinya pasti Presiden Jokowi akan sangat dihormati sebagai pilar demokrasi yang menghormati partai politik," pungkasnya.
