JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menerbitkan panggilan kepada mantan Staf Kantor Kepresidenan (KSP) Bambang Beathor Suryadi. Dalam suratnya,Polda memintaBeathor untuk datang memenuhi panggilan polisi pada Selasa (2/3/21) nanti.
Kasus Beathor bermula saat Tenaga Ahli Utama Kepala Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin melaporkan dirinya bersama Muhammad Yunus Hanis dan atas tuduhan pencemaran nama baik dan dugaan pelanggaran UU ITE.
Dalam kasus ini, Beathor dilaporkan dengan Pasal 27 ayat 3 jo Pasal 45 ayat 3 UU 19/2016 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan atau Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP.
Beathor akan memenuhi panggilan polisi pekan depan untuk membuktikan apakah Presiden Jokowi melaksanakan PP No.43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
“Saya ingin membuktikan apakah Presiden Jokowi menjalankan PP No 43 tahun 2018 yang di tanda tangani presiden pada tanggal 18 September 2018 tentang Pelapor Kasus Korupsi dan suapserta perlindungan hukum bagi pelapor atas laporan tersebut. Selama ini, pelapor kasus korupsi dan suap di laporkan ke Polisi oleh terduga korupsi, dan Polisi selalu mendahulukan proses hukum kasus pencemaran nama baikterduga pelaku korupsi,” tandasnya, Sabtu (27/2/21).
Beathor mempertanyakan kenapa pelaporan kasus korupsi dan suap dibawa ke pengadilan dan dipenjara, sementara laporan korupsi dan suap yang telah diterima polisi tidak diproses. Beathor juga merasa tindakan yang dilakukan Ngabalin atas dirinya merupakan tindakan yang sudah benar.
“Apa yang dilakukan saudara Ngabalin, melaporkan saya ke Polda atas pencemaran nama baiknya dengan UU ITE adalah tindakan dan kelakuan yang sudah benar, semua pelaku terduga korupsi dan suap pasti melakukan tersebut, melapor ke polisi untuk melindungi dirinya,” ungkapnya.
Menurut Beathor dirinya akan menolak jika ada seruan untuk menempuh jalur damai. Ia meminta Ngabalin seharusnya mencabut laporannya.
“Ketika ada yang bertanya, apakah saya akan mengikuti seruan SE Kapolri menempuh jalan damai, tentunya saya menolak. Ngabalin harus mencabut laporan polisinya di Polda, dia harus malu jika ikut menikmati dana suap sogok dari pelaku ekspor Benur tersebut. Terbukti atau tidaknya Ngabalin, kita tunggu hasil pemeriksaan KPK yang sedang menelusuri sejauh mana uang sogok itu mengalir,” katanya.
