JAKARTA ( TEROPONG SENAYAN ) -- Respons Arab Saudi terkait laporan Amerika Serikat (AS) tentang pembunuhan Jamal Khashoggi mendapat dukungan dari sesama negara Timur Tengah.

Adalah Kuwait yang mendukung tanggapan Arab Saudi atas laporan yang menyebut Putra Mahkota Arab Saudi "merestui" penangkapan atau pembunuhan kolumnis Washington Post itu.

"Kuwait mendukung pernyataan yang dibuat oleh Arab Saudi tentang laporan intel Amerika Serikat terkait dengan kepemimpinan Kerajaan terkait pembunuhan mendiang Jamal Khashoggi," kata Kementerian Luar Negeri Kuwait pada Sabtu (27/2/2021) yang dikutip dari Al Araby.

Sebelumnya Pemerintah Arab Saudi dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat mengatakan sepenuhnya menolak penilaian negatif, salah, dan tidak dapat diterima yang dibuat oleh AS.

Laporan yang dibuka oleh Presiden Joe Biden menuduh bahwa Putra Mahkota Arab Saudi Mohammad bin Salman telah menyetujui operasi 2018 yang menyebabkan pembunuhan Khashoggi di konsulat Arab Saudi di Istanbul.

"Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sepenuhnya menolak penilaian negatif, salah, dan tidak dapat diterima dalam laporan yang berkaitan dengan kepemimpinan Kerajaan, dan mencatat bahwa laporan tersebut berisi informasi dan kesimpulan yang tidak akurat," kata kementerian luar negeri Arab Saudi dalam sebuah pernyataan.

“Kementerian menegaskan kembali apa yang sebelumnya diumumkan oleh otoritas terkait di Kerajaan, bahwa ini adalah kejahatan yang menjijikkan dan pelanggaran mencolok terhadap hukum dan nilai Kerajaan.

Kejahatan ini dilakukan oleh sekelompok individu yang telah melanggar semua peraturan dan otoritas terkait dari lembaga tempat mereka bekerja,” tambah pernyataan itu.

Laporan tersebut dibuat berdasarkan intelijen rahasia dari CIA dan lembaga lain setelah pembunuhan Khashoggi.

“Kami menilai bahwa Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman menyetujui operasi di Istanbul, Turki, untuk menangkap atau membunuh jurnalis Saudi Jamal Khashoggi,” laporan itu menyimpulkan.

Tidak hanya itu, AS juga melarang 76 orang dari Arab Saudi mendapatkan visa untuk masuk ke Negeri Paman Sam itu.

“AS menegaskan tidak akan mentolerir individu yang mengancam atau menyerang aktivis, pembangkang dan jurnalis atas nama pemerintah asing,” ungkap Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Blinken.

Blinken mengumumkan "Larangan Khashoggi" dari Departemen Luar Negeri, berupa kebijakan pembatasan visa pada individu yang bertindak atas nama pemerintah asing terhadap para pengkritik.