JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) Arteria Dahlan menilai bahwa kinerja Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Yuddy Chrisnandi rendah.

Selain itu Menteri Yuddy tidak punya terobosan hukum. Dia bilang asalah Tenaga Honorer Kategori 1 (K1) yang merupamkan tenaga honorer yang pembiayaan honornya dibiayai langsung oleh APBD atau APBN serta Tenaga Honorer Kategori 2 (K2) adalah tenaga honorer yang diangkat per 1 Januari 2005 dan tidak mendapat upah dari APBD/APBN, belum dapat diselesaikan.

"Bahwa janji penyelesaian tidak perlu dijanjikan oleh seorang menteri dengan 3.000 pegawai. Saya juga bisa, tanpa dilakukan bisa selesai sendiri mengingat itu sudah menjadi program yang sudah dicanangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)," ujarnya, Senin (8/6/2015) di Jakarta.

Tanpa melakukan pensiun dini bagi PNS yang malas, lanjutnya, masalah kepegawaian maupun efesiensi anggaran kepegawaian dapat diatasi. Sebab, saat ini terdapat 150 ribu PNS yang sudah seharusnya pensiun namun hingga kini belum dilakukan. "Masa pensiun sudah sampai 150 ribu, maka dengan pensiun saja sudah selesai," tukasnya.

Menurutnya, Menteri Yuddy harus memasstikan bahwa K2 dan K1 tahun ini selesai serta melakukan moratorium dengan kebijakan class program terkait banyaknya tenaga honorer di kabupaten/kota.

"Tugasnya harmonisasi dan keberanian untuk ciptakan rezim hukum baru terkait penyelesaian K1 bahkan bila perlu sampai K6," tegasnya. (ai)