JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, mendorong pemerintah membangun sinergi antar-pemangku kepentingan (stakeholder) terkait panas bumi agar mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang membelit sekarang ini. Menurutnya kerjasama ini penting agar potensi energi panas bumi yang ada di Indonesia dapat dimanfaatkan secara optimal. Kerjasama tersebut bisa dalam bentuk mendirikan holding company BUMN panas bumi.
"Saat ini adalah waktu yang tepat untuk membangun sinergi itu karena kita tengah mengejar ketertinggalan kontribusi sumber energi baru terbarukan (EBT) yang ditargetkan sebanyak 23 persen dari bauran energi nasional pada tahun 2025. Bila dikelola secara bisnis biasa, tanpa percepatan, praktis target ini tidak akan tercapai. Karena hari ini kontribusi sumber EBT kita masih di bawah 12 persen," jelasnya.
Wacana pembentukan holding panas bumi di atas sebenarnya sudah muncul sejak tahun 2016, yang melibatkan PT. Pertamina, PT. PLN dan PT Geo Dipa Energy. Namun sampai hari ini wujud sinergi tersebut masih belum jelas.
Menurutnya, masalah utama dalam pengembangan listrik dari sumber energi panas bumi adalah soal harganya yang kurang kompetitif dibandingkan dengan sumber energi fosil atau tenaga surya. Selain itu masalah yang kerap muncul adalah penolakan dari warga sekitar wilayah kerja panas bumi (WKP) terkait dengan pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) di tempat mereka.
Berbeda dengan pembangkit listrik sumber energi lainnya, dalam pembangunan PLTP ini memiliki dua kompetensi yang berbeda, yakni di hulu berupa kompetensi pembangkitan uap air melalui proses eksplorasi dan eksploitasi sumber panas bumi dan di hilir berupa kompetensi pembangkitan listrik melalui pemutaran turbin uap dan pengalirannya.
Seringkali masing-masing kompetensi tersebut menjadi keunggulan khusus masing-masing perusahaan. PLTP Kamojang misalnya, dikelola oleh dua perusahaan yang berbeda. Di sisi pembangkitan uap air panas bumi ditangani oleh PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), sementara di sisi pembangkitan listriknya dikelola oleh PT Indonesia Power (IP).
Karenanya ide dasar sinergi dalam pembentukan holding panas bumi adalah untuk menyatukan kedua kompetensihulu dan hilir tersebut dalam satu perusahaan, sehingga perusahaan holding menjadi lebih unggul dan efisien.
“Upaya sinergi BUMN melalui pembentukan holding panas bumi ini perlu mendapat dukungan pemerintah. Karena sekarang adalah saat yang tepat untuk itu, agar sumber energi panas bumi nasional yang merupakan harta karun nomor dua terbesar di dunia dengan potensi sebesar 24 giga watt (GW), setelah Amerika Serikat yang mencapai 30 GW, dapat dioptimalkan untuk berkontribusi bagi bauran energi nasional dari sumber EBT. Karena sekarang ini kapasitas terpasang listrik panas bumi baru sekitar 2 GW atau 9 persen dari potensinya,” tandas Mulyanto.
